Buruh KIBA Segel Kantor DPRD Bantaeng Imbas Gagalnya RDP

12 Sep 2025, 15:10 WIB

WhatsApp Image 2025-09-11 at 15.02.46 (1).jpeg

Spanduk bertuliskan 'KANTOR DPRD BANTAENG DISEGEL' terpasang di pintu utama kantor dewan sebagai simbol kekecewaan buruh terhadap absennya perusahaan dalam forum RDP, Kamis (11/9/2025). (Dok. SBIPE Bantaeng)

Intinya sih...

SBIPE Bantaeng ancam bawa masalah ke DPR RI usai RDP tanpa hasil
Buruh keluhkan aspirasi yang diabaikan
Buruh segera dirikan posko di DPRD Bantaeng

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Aksi buruh Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) kembali pecah di Kabupaten Bantaeng, Kamis (11/9/2025). Pukul 13.30 WITA, massa Serikat Buruh Pertambangan dan Industri (SBIPE) menyegel kantor DPRD Bantaeng.

Mereka menempelkan spanduk bertuliskan 'KANTOR DPRD BANTAENG DISEGEL' di pintu utama. Di sampingnya terpasang pula tulisan 'DICARI KETUA DPRD BANTAENG' sebagai sindiran atas absennya pimpinan dewan.

Rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan pukul 10.00 WITA baru dimulai satu jam kemudian. Jumlah anggota DPRD yang hadir tidak mencapai kuorum. Direktur Utama PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, Jos Stefan Hideky, yang seharusnya menjadi pihak utama, juga tak datang.

Forum ini merupakan kelanjutan dari pertemuan 8 September 2025, ketika DPRD berjanji menghadirkan seluruh pihak penandatangan kesepakatan 29 Juli 2025. Kesepakatan tersebut menegaskan kewajiban perusahaan membayar pesangon penuh kepada buruh yang terkena PHK karena efisiensi, sesuai Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021.

1. SBIPE Bantaeng ancam bawa masalah ke DPR RI usai RDP tanpa hasil

Perwakilan buruh SBIPE Bantaeng menyuarakan aspirasi di kantor DPRD dalam rapat dengar pendapat, Kamis (11/9/2025). (Dok.SBIPE Bantaeng)

Junaedi Hambali, Kepala Departemen Hukum, Advokasi, dan Kampanye Massa SBIPE Bantaeng, menyoroti ketidakhadiran perusahaan serta sedikitnya anggota dewan yang datang. Dia menilai kondisi itu sebagai bentuk pelecehan terhadap buruh.

"Kalau DPR saja tidak quorum, hasilnya dipastikan tidak ada gunanya. Apalagi Direksi Utama PT Huadi tidak hadir, padahal yang hadir di sini ada mantan Ketua Disnaker dan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV Provinsi Sulawesi Selatan," katanya.

Junaedi menilai PT Huadi telah menunjukkan sikap yang tidak etis dengan mengabaikan undangan resmi. Dia menegaskan, bila DPRD tetap abai, persoalan ini akan dibawa ke DPR RI dan kementerian terkait.

"DRPD sudah mengirim surat resmi, tapi perusahaan tidak hadir. Beberapa anggota DPRD juga tidak pernah muncul mengawal perjuangan buruh. Kalau DPRD Bantaeng tidak serius, kami akan bawa masalah ini ke DPR RI dan kementerian terkait. Itu sama artinya mosi tidak percaya kepada DPRD Bantaeng," tegasnya.

2. Buruh keluhkan aspirasi yang diabaikan

Suasana forum rapat dengar pendapat yang diikuti buruh KIBA di kantor DPRD Bantaeng, Kamis (11/9/2025). (Dok.SBIPE Bantaeng)

Mursalim, perwakilan buruh, mengatakan aspirasi mereka terus diabaikan meski berbagai jalur ditempuh. Dia meminta DPRD betul-betul menyampaikan penderitaan buruh ke pimpinan dewan.

"Kami berharap DPRD sebagai wakil rakyat menyampaikan aspirasi kami. Tolong juga sampaikan ke Ketua DPRD, karena kami mencarinya, Kami menderita. Kalau sekelas DPRD saja diabaikan perusahaan, apalagi kami buruh yang dirampas haknya,"jelas Mursalim.

RDP turut menghadirkan mantan Ketua Disnaker Bantaeng, Andi Irvandi Langgara, serta Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV Sulsel, Andi Sukri. Keduanya menilai forum tidak dapat dilanjutkan karena pihak perusahaan tidak hadir.

"Saya hadir untuk klarifikasi dalam forum RDP, bukan diskusi. Kalau pihak utama tidak hadir, kami tidak bisa mengeluarkan pernyataan resmi, apalagi banyak media yang hadir," ucap Irvandi.

3 Buruh segera dirikan posko di DPRD Bantaeng

Suasana forum rapat dengar pendapat yang diikuti buruh KIBA di kantor DPRD Bantaeng, Kamis (11/9/2025). (Dok.SBIPE Bantaeng)

Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Herlina Aris, ikut menyuarakan sikapnya dalam forum. Dia menegaskan dukungan penuh kepada buruh.

"Kami sedari awal selalu memberikan dukungan penuh. Sekwan harus segera mengkonfirmasi mengapa perusahaan maupun anggota DPRD lain tidak hadir," katanya.

Karena rapat tidak menghasilkan keputusan, SBIPE menutup forum dengan menyatakan akan mendirikan posko pendudukan di DPRD Bantaeng. Mereka juga memanggil kembali organisasi kepemudaan yang sempat ikut aksi 8 September untuk melanjutkan desakan terhadap DPRD dan perusahaan.