Buruh di Makassar Ancam Mogok Jika Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan

RUU Omnibus Law Cipta Kerja, jelas Malanti, sangat bertentangan dengan konstitusi. Khususnya dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembuatan perundang-undangan. Terlebih jaminan untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana yang tertuang dalam UU 1945 pasal 27 tentang Hak Asasi Manusia, ayat 1, 2 dan 3, hingga pasal 28 B.

"Itu yang dikhianati pemerintah kita, lalu membuat undang-undang yang baru yang sangat bertentangan dengan konstitusi kita. Contohnya adalah hidup layak orang banyak, berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan. Itu sangat merugikan kita," ungkap Malanti.

Di dalam Omnibus Law Cipta Kerja menurut mereka, juga menghilangkan jaminan pekerjaan bagi buruh dan pekerja pada umumnya. Baik mengenai tunjangan, pesangon, hingga upah minimum dan penggajian melalui hitungan jam kerja yang ditentukan perusahaan.

"Itu sudah tidak ada lagi di dalam Omnibus Law Cilaka sudah dihilangkan. Diberangus dengan sewenang-wenang. Itu adalah salah satu bentuk pengkhianatan kepada buruh," tegas Malanti.

Lebih jauh Malanti mengungkapkan, Omnibus Law Cipta Kerja secara gamblang memberikan peluang besar terhadap perusahaan dengan sewenang-wenang mengatur sistem kerja tanpa mempertimbangkan nasib para pekerja.

Misalnya, disebutkan Malanti, perusahaan bakal menerapkan sistem kerja tanpa ikatan kontrak jelas atau outsourcing kepada pekerjanya. Selain itu perusahaan juga bisa dengan seenaknya mengontrak tenaga asing dari luar negeri. Belum lagi soal sistem pengupahan yang kemungkinan besar dihilangkan di dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Omnibus Law Cipta Kerja juga dianggap semakin melanggengkan kekuasaan perusahaan untuk menindas pekerjanya. Malanti bilang, aturan itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Undang-undang sebelumnya masih ada pembatasan, sementara di (Omnibus Law) Cilaka ini, semua jenis pekerjaan bisa di-outsourcing-kan. Belum lagi skema pengupahan. Selama ini UU mengatur pengupahan diupah per bulan, ini sekarang bisa diatur per jam. Ini merugikan masyarakat khususnya buruh ketika ini dipaksakan pemerintah untuk diundang-undangkan," terang Malanti.

Unjuk rasa buruh di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan bertujuan agar aspirasi mereka menolak penerapan Omnibus Law Cipta Kerja, bisa ditanggapi langsung Nurdin Abdullah. Rencana dialog terpaksa batal lantaran Nurdin Abdullah sedang tidak berada di kantornya.

Gebernur Nurdin Abdullah hanya diwakili oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulsel Andi Darmawan Bintang. "Intinya kami mendukung apa yang menjadi kekhawatiran dari serikat buruh dan serikat pekerja. Dan intinya kami sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait kekhawatiran tersebut," ujar Darwan saat ditemui terpisah.

Darmawan mengatakan, menyampaikan langsung persoalan Omnibus Law Cipta Kerja yang umumnya ditolak buruh, dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan di Jakarta beberapa waktu lalu. Di dalam pertemuan yang melibatkan kementerian itu, kata Darmawan, dibahas hal-hal teknis terkait pengupahan hingga tenaga kerja asing perusahaan.

"Di situ dijelaskan bahwa untuk tenaga kerja asing itu, memang hanya dikhususkan hanya untuk memperbaiki alat. Tidak semuanya diberlakukan. Prinsipnya pemerintah pusat dalam waktu dekat akan mensosialisasikan isi dari Omnibus Law ini untuk meredam adanya multitafsir isi dari UU itu," jelas Darmawan.

Usai dialog sejenak, buruh kemudian menegaskan bakal menggelar unjuk rasa lanjutan, apabila tuntutan mereka menolak penerapan Omnibus Law Cipta Kerja belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah.