Bupati Mimika Fokus Penataan Birokrasi dalam 100 Hari Kerja
Timika, IDN Times - Penataan birokrasi akan menjadi fokus utama Bupati dan Wakil Mimika periode 2025-2030, Johannes Rettob dan Emanuel Kemong, dalam 100 hari kerja. Mereka dilantik pada 25 Maret 2025 lalu di Nabire, Papua Tengah.
Program 100 hari kerja itu disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat diwawancarai seusai apel perpisahan bersama Eks Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin, Kamis (27/3/2025).
Johannes mengatakan, penataan birokrasi dilakukan sesuai sistem dan Undang-Undang ASN yang berlaku. Pengangkatan pejabat harus disesuaikan dengan kemampuan, latar belakang pendidikan, berintegritas, memiliki kemampuan dasar yang kuat, dedikasi yang tinggi, serta mental yang baik.
"Dia pintar tapi mentalnya hancur juga kita tidak usah pakai orang seperti itu. Ya, begitu sistemnya," Kata pria yang akrab disapa John itu.
Dia mengatakan akan melakukan lelang jabatan untuk semua eselon II dan juga eselon III. Sedangkan untuk eselon IV akan dilakukan assessment agar seorang pejabat menduduki jabatan sesuai dengan kemampuannya.
"Untuk eselon III, secara khusus camat, kita akan melakukan feed and proper test. Tetapi secara khusus untuk camat dan kepala distrik," ujarnya.
Orang nomor satu di Mimika itu bilang akan membentuk tim untuk menjalankan rencana-rencana tersebut dalam 100 hari kerja. Pembenahan pemerintahan, kata John, tak hanya dilakukan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetapi juga sampai pada tingkatan paling bawah. Ia bahkan berencana membuat peta kelurahan, peta RT, peta distrik dengan baik yang selama ini belum dimiliki oleh Kabupaten Mimika.
Selain penataan birokrasi, dalam 100 kerja, John mengatakan bakal menginventarisir semua infrastruktur yang diinginkan oleh masyarakat, seperti air bersih, listrik dan pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan masyarakat.
"Kalau ada yang bisa kita action, kita langsung action. Mudah-mudahan masyarakat tertib. Kita akan melaksanakan penegakan Perda untuk aturan itu. Sampah juga menjadi program prioritas kita," tegasnya.
Ditanya terkait dengan reshuffle OPD secara keseluruhan, John tampak enggan untuk menjawab. "Saya tidak bisa menjawab. Nanti akan kita lihat saja proses ASN yang akan kita lakukan. Ada satu lagi yang mau saya tambahkan, bahwa kita akan lakukan Capacity Building bagi ASN, masa cuma Bupati yang retret. Pegawai Negeri juga harus retret-lah," tuturnya.
Sementara itu, baru-baru ini beredar isu bahwa setelah dilantik, akan ada kabinet-kabinet yang dibentuk di dalam pemerintahan. Namun, isu tersebut turut ditepis olehnya. Ia menegaskan isu itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Dia juga menegaskan bahwa yang memiliki tanggung jawab adalah Bupati dan Wakil Bupati sesuai aturan.
"Jadi, tidak ada lagi rahasia-rahasia dalam jabatan, kita tinggalkan sistem lama yang tiba-tiba saya jadi ini, saya jadi itu. Ini dalam pemerintahan kita, tidak ada lagi itu. Saya dengar juga ada yang buat kabinet ini kabinet itu. Tidak ada itu kabinet," dia menambahkan.