Bukan Lockdown, Pemkot Makassar Siapkan Karantina Parsial

Alih-alih lockdown, Iqbal menyatakan Pemkot Makassar sedang merencanakan karantina parsial untuk menekan penyebaran virus corona. Metode ini dilakukan dengan menutup akses keluar dan masuk pada pemukiman atau kompleks perumahan yang teridentifikasi ada warga dengan status positif atau PDP.

Pemkot Makassar masih sementara memetakan pada daerah mana yang akan diberlakukan karantina parsial. “Itu sudah saya perintahkan ke seluruh kecamatan dan juga OPD terkait untuk berkordinasi melakukan pemetaan,” kata Iqbal.

Iqbal mengatakan, karantina parsial bisa dilakukan dengan melacak tempat tinggal pasien positif atau PDP. Kompleks pemukimannya kemudian diisolasi dari dunia luar, berdasarkan pertimbangan aparat kecamatan kerja sama dengan Puskemas, Dinas Perumahan, TNI, kepolisian dan yang lainnya yang terkait.

Sejauh ini belum ada upaya lockdown di Makassar, kata Iqbal. Karantina parsial hanya akan diterapkan pada wilayah yang terindikasi ada penyebaran virus corona.

“Jadi tidak dilakukan lockdown seluruh kota, hanya karantina parsial pada wilayah yang terindikasi… Jika ada yang mau keluar atau masuk, akan di-screening dulu, kepentingannya apa dan sebagainya, sehingga virus ini tidak menyebar lebih jauh,” dia menerangkan.

Lebih lanjut, Iqbal belum memastikan kapan karantina parsial bakal diberlakukan di Makassar. Pihaknya masih menunggu laporan dari Tim Gugus Penanganan COVID-19, yang sementara memetakan lokasinya.

Sebelumnya, pada telekonferensi video dengan wartawan, Kamis (26/3), Iqbal menyatakan opsi lockdown tetap terbuka di tengah situasi wabah COVID-19. Menurutnya, dimungkinkan untuk menutup akses masuk dan keluar antar daerah serta pembatasan warga keluar rumah. Wacana lockdown dimungkinkan mengingat Kota Makassar adalah daerah transit orang dari arah timur Indonesia ke barat, begitupun arah barat ke timur melewati jalur darat, laut dan udara.

"Kalau sudah dianggap sangat rawan mungkin kita lockdown. Tetapi, kebijakan lockdown harus dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, apakah secara parsial atau keseluruhan," ungkap Iqbal.