Makassar, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, rupanya masih belum berencana menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Bupati Maros Hatta Rahman mengatakan kebijakan tersebut belum bisa diterapkan lantaran pihaknya masih melakukan pemantauan terhadap efektivitas PSBB di Makassar dan Gowa.
"Kita masih lihat dululah bagaimana Makassar dengan Gowa," kata Hatta, Rabu (29/4).
Menurut Hatta, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menerapkan PSBB, termasuk persoalan menjamin ketersediaan pangan warga apabila kebijakan tersebut diterapkan.
"Kita khawatirnya jangan sampai orang lebih takut tidak dapat sembako daripada sama corona," katanya.
Selain itu, kata Hatta, sejumlah kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, juga sudah dilakukan sejak awal, seperti mengajak masyarakat melakukan social distancing, menjaga perbatasan secara ketat, pemeriksaan KTP bagi warga yang berboncengan, dan sebagainya.
Sejumlah bantuan kepada warga yang positif COVID-19 di wilayahnya itu, kata Hatta, juga sudah tertangani.
"Ini sebenarnya langkah-langkah PSBB yang kita lakukan. Cuma tidak resmi. Karena kapan kita resmi melakukan maka harus siapkan sembako sebanyak jumlah penduduk di rumah-rumah," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta Kabupaten Maros untuk segera menerapkan PSBB guna menekan laju penyebaran COVID-19. Dia menilai, Maros dan Gowa merupakan dua daerah untuk melakukan screening warga di bagian Utara dan Selatan.
Permintaan ini berdasarkan anjuran dari Presiden RI Joko Widodo setelah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Sebab Presiden Jokowi menilai PSBB daerah ini cukup efektif menekan angka penularan COVID-19 di Sulsel.
"Tadi Ratas (Rapat Terbatas) dengan Pak Presiden, kita dianjurkan supaya Maros juga mengusulkan PSBB," kata Nurdin sebagaimana rilis yang diterima IDN Times, Senin (27/4) lalu.