BEKS 2025, BPJPH: Ekonomi Halal Bukan Sekadar Label Keagamaan

02 Okt 2025, 01:00 WIB

Opening Ceremony Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulsel 2025 di Baruga Phinisi KPwBI, Makassar, Rabu (1/10/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Intinya sih...

Tingkat sertifikasi halal Indonesia masih tergolong rendah, hanya 3-4% dari total dunia
Indonesia belum tertib halal meski mayoritas penduduknya muslim, perlu perbaikan regulasi dan kerja bersama
BEKS 2025 dorong Sulsel jadi lokomotif ekonomi syariah kawasan timur dengan tema kolaboratif, inovatif, dan inklusif

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan membuka rangkaian Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) 2025 yang berlangsung 1-31 Oktober 2025. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Kepala BI Sulsel, Rizki E Wimanda, bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, di Baruga Phinisi KPwBI Sulsel, Rabu (1/10/2025).

Saah satu hal yang disoroti dalam BEKS ini yakni sertifikasi halal dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Hal itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan. Dia menegaskan bahwa halal bukan hanya label keagamaan.

"Halal itu mesti kita sosialisasikan dengan bahasa yang lebih baik. Halal itu untuk semua. Halal bukan monopoli satu agama. Halal untuk semua karena halal itu sekarang menjadi simbol kesehatan, simbol kebersihan, dan simbol kualitas," kata Ahmad.

1. Tingkat sertifikasi halal Indonesia masih tergolong rendah

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan memberi sambutan dalam Opening Ceremony Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulsel 2025 di Baruga Phinisi KPwBI, Makassar, Rabu (1/10/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Tingkat sertifikasi halal Indonesia saat ini masih tergolong rendah, yakni baru sekitar 3-4 persen dari total halal dunia yang mencapai Rp21.000 triliun. Kondisi ini menunjukkan potensi besar yang masih perlu digarap untuk memperluas jangkauan produk halal Indonesia di pasar global.

"Masih terlalu kecil. Tapi bukan berarti kita tidak tertib halal. Kita dalam proses untuk membuat ke sana. Angka halal kita masih sekitar 3-4 persen di dunia. Halalnya yang sudah kita perbaiki," kata Haikal.

Capaian saat ini menunjukkan lebih dari 9,3 juta produk di Indonesia sudah tersertifikasi halal. BPJPH menyebut proses percepatan sertifikasi dilaksanakan tanpa jeda, dengan sistem kerja bergilir demi mengejar target nasional.

"Oktober 2026 itu bukan cuma makanan dan minuman saja tapi kosmetik juga ikut. Tekstil juga ikut. Bahkan dari sampo sabun odol itu ikut semua 2026. Termasuk barang gunaan, barang impor masuk semua," katanya.

2. Indonesia belum tertib halal meski mayoritas penduduknya muslim

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan usai memberi sambutan dalam Opening Ceremony Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulsel 2025 di Baruga Phinisi KPwBI, Makassar, Rabu (1/10/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Haikal menyebut Prancis menempati peringkat pertama sebagai negara penghasil produk halal dunia, disusul Brazil, Amerika Serikat, Pakistan, India, Korea, dan Jepang. Sementara Indonesia berada di posisi kedelapan, meski memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

"Indonesia, negara dengan populasi umat Islam sedunia, kontribusi halal dunianya cuma 3,5 persen. Enggak jalan ini barang, Pak," kata Haikal.

Namun dia menekankan bahwa Indonesia bukan berarti tidak halal, tetapi dinilai belum tertib dalam penerapan standar halal. Harapannya, melalui perbaikan regulasi dan kerja bersama, ketertiban halal dapat semakin diperkuat.

"Kolaborasi kita kuatkan, sosialisasi kita benarkan caranya, dan digitalisasi kita kuatkan untuk menuntut celah-celah fungsi, celah-celah orang penjahat yang mengambil keuntungan dari proses halal," katanya.

3. BEKS dorong Sulsel jadi lokomotif ekonomi syariah kawasan timur

Pelabuhan Makassar New Port. (Dok. Kemenhub)

Adapun BEKS 2025 mengusung tema Memperkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Selatan yang Kolaboratif, Inovatif, dan Inklusif. Kepala BI Sulsel, Rizki E Wimanda, menyebutkan bahwa agenda ini menjadi wujud nyata penguatan ekonomi syariah di kawasan timur.

"BEKS adalah upaya bersama untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Kawasan Timur Indonesia,” kata Kepala BI Sulsel, Rizki E Wimanda, dalam sambutannya.

Rizki menyampaikan harapan agar BEKS tidak berhenti sebagai acara seremonial, melainkan terus berlanjut dari tahun ke tahun. DIa menekankan pentingnya menjadikan BEKS sebagai agenda berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami ingin BEKS menjadi living agenda dengan program konkret, terukur, dan bisa direplikasi. Harapannya, ekosistem ekonomi syariah bisa tumbuh lebih inklusif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan," katanya.