Bawaslu Sulsel Ungkap Cara Cegah Pelanggaran ASN saat Pemilu 2024

Arumahi juga mengungkapkan, Bawaslu Sulsel melalui sejumlah program kerja juga terus mengampanyekan anti politik uang.

"Melalui program desa sadar pengawasan yang ada di hampir seluruh kabupaten dan kota, kami membangun diskusi warga. Alhamdulillah di beberapa desa, ketika pilkades, banyak tokoh yang tidak bermain uang, itu justru yang terpilih. Artinya, kesadaran masyarakat kita relatif sudah terbangun," ungkapnya.

Begitu pula program yang menyasar calon pemilih pemula. Bersama Dinas Pendidikan (Disdik), Bawaslu Sulsel mengajak pelajar untuk mempersiapkan mereka sebagai pemilih muda yang cerdas, berintegritas lewat program kampanye anti politik uang.

Arumahi juga menyampaikan harapannya, agar kewajiban untuk terkait penyampaian informasi terkait netralitas ASN tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu Sulsel saja.

"Kegiatan ini kami harapkan menjadi pemicu bagi lembaga lain untuk bisa melakukan kegiatan serupa. Dari tiga tugas Bawaslu, pencegahan pengawasan dan penindakan, kami juga berkepentingan supaya instansi-instansi ASN, TNI dan POLRI bisa melaksanakan sosialisasi serupa," harap Arumahi.

Sementara itu, anggota Bawaslu Sulsel, Amrayadi mengatakan, penyalahgunaan wewenang ASN juga kerap terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Karena menurutnya, ASN rawan terseret praktik politik praktis tersebut.

"Konsekuensi dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak adalah munculnya kerawanan dan menjadi imbas praktik politik praktis yaitu berupa penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dari oknum pejabat setempat," kata Amrayadi.

Setidaknya ada tujuh tingkatan kerawanan pelanggaran netralitas ASN, berdasarkan aspek politik yang diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Soppeng periode 2018 itu.

"Pertama, keberpihakan pada salah satu peserta pemilu dan atau pemilihan melalui media sosial, kedua yakni terlibat dalam kampanye tertutup dan terbuka, lalu ketiga menguntungkan salah satu peserta dengan memakai fasilitas (ruangan) dari unit kerja untuk menggelar acara, sementara peserta lain tidak diberi hak yang sama," ujarnya.

"Kemudian keempat, terlibat dalam deklarasi peserta, selanjutnya kelima, pimpinan yang mengerahkan ASN mendukung salah satu peserta, lalu keenam penggunaan anggaran dan fasilitas negara untuk mendukung peserta dan ketujuh menjadi narasumber pada acara atau kegiatan peserta Pemilu," lanjut Amrayadi.

Selain itu, Amrayadi menyebutkan Bawaslu Sulsel menjadi pihak yang berwenang apabila mendapati dugaan penyalahgunaan wewenang dilakukan ASN. Dugaan pelanggaran itu nantinya ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu.

"Berdasarkan Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018, netralitas ASN dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu. Sudah ada perjanjian kerja sama antara Bawaslu dengan KASN dalam rangka memperketat pengawasan netralitas ASN pada Pilkada 2020 telah terbentuk. Adapun lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, pencegahan, pengawasan, penindakan, dan monitoring tindak lanjut rekomendasi," jelas Amrayadi yang merupakan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sulsel.

Amrayadi menyebutkan, batasan-batasan ASN juga sudah jelas diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Menurutnya, aturan ini yang nantinya menjadi acuan apabila terjadi dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang tersebut.

"Kemudian ada aturan di mana ada perjanjian kerja sama. Aturan ini yang menjadi acuan bakal digunakan sebagai pedoman pengawasan netralitas ASN pada Pemilu 2024 mendatang," terang Amrayadi.

Sementara itu, Arumahi menambahkan, agar kewajiban terkait penyampaian informasi terkait netralitas ASN dalam pemilihan umum tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu Sulsel.

"Kegiatan ini kami harapkan menjadi pemicu bagi instansi lain untuk bisa melakukan kegiatan serupa. Dari tiga tugas Bawaslu, pencegahan pengawasan dan penindakan, kami juga berkepentingan agar instansi ASN, TNI dan POLRI untuk bisa melaksanakan sosialisasi serupa," harap Arumahi.

Hadir dalam sosialisasi ini, Pamen Ahli Bidang Hukum dan Humaniter Pangdam XIV Hasanuddin, Kolonel (ARM) Airlangga, Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol H Agung Adi Koerniawan, Asisten I Bidang Pemerintahan Sulsel, Dr H Andi Aslam Patonangi, perwakilan Lanud Hasanuddin, Lantamal VI dan SKPD Provinsi Sulsel.