Bawaslu Sulsel Nyalakan Alarm Pengawasan Pemilu 2024

Menurut Arumahi, berdasarkan pengalaman dalam mengawal Pilkada maupun Pemilu selama ini, Bawaslu utamanya para staf harus menunjukkan profesionalisme dan integritasnya.

"Dua hal ini yang harus kita jaga. Bawaslu harus bertanggung jawab kepada publik dengan menjaga kedua hal tersebut dalam tiap tugas dan fungsi," katanya.

Arumahi juga berharap semua pihak terutama peserta Pemilu untuk berkompetisi secara sehat, tanpa dinodai oleh tindak pelanggaran.

"Selain bertujuan membunyikan alarm atas kesiapan pengawas dalam melakukan pencegahan, Apel pengawasan ini dapat dimaknai sebagai gerakan etik dan moral yang berbasis pada keyakinan Bawaslu bahwa, Indonesia sanggup menunjukkan suatu keunggulan demokrasi pada basis karakter sejati anak bangsa yang beradab, kekeluargaan, dan menghargai setiap perbedaan," papar Arumahi.

Bawaslu menggelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 secara serentak yang melibatkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan sebagai simbol Bawaslu melakukan pencegahan terhadap pelanggaran, pengawasan tahapan, dan penindakan pelanggaran seperti perintah UU.

“Sebagaimana kebiasaan pengawas, maka pengawasan dimulai sebelum pelaksanaan tahapan dimulai. Inilah kegunaan apel siaga pengawasan ini, yaitu semangat untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam sambutannya sebagai pembina apel.

Bagja berpesan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Bapak meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dalam mengawasi tahapan pemilu. Bawaslu, menurutnya, harus jeli dalam mengawasi pergerakan orang yang akan melakukan politik uang, politisasi SARA, hoaks, dan pelanggaran lainnya dalam pemilu.

“Bulan-bulan ke depan adalah bulan pengawasan di luar tahapan kampanye, entah itu sosialisasi, pergerakan massa atau apa pun itu. Inilah kegunaan kita berada di kantor, untuk saling berdiskusi, merencanakan program,” ucap Bagja.

Bagja mengingatkan jajarannya untuk mulai menjalin kerja sama dengan lembaga pemantau, media massa, KPU, kepolisian, kejaksaan dan pemabku kepentingan lain. Hal itu penting untuk mencegah pelanggaran dan meindaklanjuti jika kemudian ada pelanggaran.

Dia mengingatkan, tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dimulai pada September, yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu. Dia meminta jajarannya menyiapkan potensi adanya sengketa antara calon peserta pemilu dengan KPU pada November 2022. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memperkuat kemampuan dalam penyelidikan, pemantauan, pencegahan, pengawasan, penanganan dugaan pelanggaran, dan penindakan.

“Pada bulan ini sampai tiga bulan ini, kita membenahi organisasi perbaikan organisasi, kedepan kemampuan pengawas dalam pencegahan dan peindakan adalah hal yang paling utama,” katanya.