Bawaslu Sulsel: Mobilitas Penduduk Jadi Tantangan Data Pemilih 2029

Dinamika sosial seperti migrasi tenaga kerja, menurut Andarias, perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut berkaitan dengan proses pemutakhiran data pemilih agar tetap akurat dan mutakhir.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyampaikan pengawasan data pemilih tidak hanya menitikberatkan pada prosedur administrasi. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan data tersebut mencerminkan kondisi riil masyarakat.

"Yang diawasi oleh Bawaslu bukan semata-mata kerja KPU sebagai institusi, tetapi bagaimana pergerakan data pemilih itu sendiri, apakah akurat dan mutakhir sesuai kondisi warga yang memiliki hak pilih," jelasnya.

Selain itu, Anggota Bawaslu Sulsel Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Saiful Jihad, mendorong kerja sama antar lembaga untuk menjaga kualitas data pemilih. Saiful menjelaskan sering muncul kerancuan antara data kependudukan dan data pemilih karena masing-masing dikelola oleh institusi berbeda.

"Data penduduk adalah domain administrasi kependudukan yang dikelola oleh Disdukcapil, sementara data pemilih adalah produk kepemiluan yang disusun dan dimutakhirkan oleh KPU berdasarkan berbagai sumber data," kata Saiful.

Anggota KPU Sulsel, Romi Harminto, juga mengakui rendahnya pelaporan perubahan status kependudukan oleh masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pemutakhiran data pemilih. Kondisi tersebut turut memengaruhi proses pembaruan daftar pemilih.

"Banyak masyarakat yang tidak melaporkan perubahan status seperti pindah domisili, kematian, maupun perubahan data lainnya. Padahal pembaruan data kependudukan sangat penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih," kata Romi.

Menurut Romi, partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui data kependudukan turut memengaruhi kualitas daftar pemilih. Pembaruan data tersebut berkaitan dengan upaya mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan berkualitas.