Bawaslu Sulsel: Butuh Sinergi Tangani Pelanggaran Pemilu 2024

Selain penegak hukum dari kepolisan dan kejaksaan, Azry Yusuf juga menyebutkan bahwa harus ada sinergisitas dengan sesama penyelenggara pemilu, pemerintah serta lembaga-lembaga negara, misalnya Komisi Informasi Daerah. Demikin pula dengan akademikus, praktisis hukum pemilu, lembaga swadaya masyarakat/organisai masyarakat pemantau pemilu, media, serta masyarakat luas.

Keterlibatan banyak pihak demi memudahkan proses menegakkan hukum pemilu yang efektif. Sebab permasalahan terkait pelanggaran pemilu, kata dia, cenderung sangat sistematis, terorganisasi, dan para pelanggar aturan pemilu bekerja dari hulu ke hilir.

Azry Yusuf mengungkapkan, terdapat berbagai modus tindak pidana bidang pemilu. Di antaranya, pemalsuan dokumen atau keterangan, Netralitas ASN, Pelibatan Kepala Desa, politik transaksional/politik uang, penyalagunaan jabatan, pelanggaran prosedur tatacara atau mekanisme pelaksanaan tahapan pemilu.

Berikutnya, ada pelanggaran berupa tindakan mengurangi atau menambah perolehan suara, penyelenggaraan yang tidak tranparan, tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu di setiap tahapan pemilu, serta modus pelanggaran lain yang mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu.

"Bawaslu RI telah menegaskan bahwa Bawaslu berkomitmen dalam mencegah dan menindak setiap pelanggaran pemilu," ucap Azry.

Dalam menjalankan komitmen Bawaslu , Azry Yusuf mengatakan bahwa Bawaslu Sulsel menaruh perhatian atas kasus-kasus seperti itu. Pihaknya mengajak seluruh mitra penegakan hukum pemilu mengambil langkah dan upaya yang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

"Bawaslu Sulsel melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu yang terindikasi sebagai bagian dari sasaran kejahatan terhadap hak pilih dan memilih warga negara dalam pelaksanaan tahapan  pemilu," katanya lagi.

Azry menjelaskan, rapat koordinasi yang digelar Bawaslu Sulsel merupakan langkah persiapan jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Diharapkan, para peserta dapat saling mendengarkan paparan dan memperoleh rekomendasi dari para pemangku kepentingan serta para profesional yang hadir sebagai narasumber.

"Agar lebih memudahkan  Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran dan menentukan upaya yang tepat dan efektif dalam meneggakkan hukum pemilu," kata Azry Yusuf.