Makassar, IDN Times - Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan Laode Arumahi merespons wacana penggunaan e-voting pada Pemilihan Umum 2024 mendatang. Menurutnya, sistem tersebut bisa saja digunakan untuk menghasilkan keputusan akhir pemilu yang lebih ideal.
"Meskipun mungkin belum untuk semua daerah, karena kendala geografis dan jaringan internet," kata Arumahi di Makassar, Senin (29/3/2022).
Arumahi mengatakan, e-voting bisa membuat kualitas pemilu lebih baik. Namun untuk saat ini, belum semua daerah yang bisa menerapkan. Masalahnya pada kesiapan infrastruktur jaringan.
"Di Sulsel sudah bisa, (tapi) belum semua kecamatan dan desa. Secara umum sudah bisa kecuali daerah terisolir. Karena belum terjangkau jaringan internet," katanya.
Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai Pemilu 2024 menjadi momentum menuju digitalisasi. Salah satunya dengan menerapkan e-voting.
“Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” kata Johny pada Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia, Selasa (22/03/2022).
Dalam rapat yang dihadiri komisioner, pejabat struktural dan fungsional Komisi Pemilihan Umum itu, Menteri Johnny menyontohkan negara Baltik di Eropa Utara, Estonia yang menjadi negara terdepan di dunia karena keberhasilan mengadopsi pemungutan suara secara digital.
“Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting,” jelasnya.
Mengutip data International Institute for Democracy dan Electoral Assistance, Menteri Johnny menyatakan tahapan pemungutan suara secara elektronik atau e-Voting telah digunakan di 34 negara di dunia yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Pelaksanaan e-Voting itu melibatkan badan manajemen Pemilu atau electoral management board di skala nasional maupun skala sub-nasional seperti pemilihan anggota legislatif daerah.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan meminta jajarannya mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pemilu 2024, yang kemungkinan dimulai pada Juni 2022 ini.
"Jika tidak ada perubahan dan pemerintah dengan DPR sudah sepakat pemilu dilaksanakan pada 24 Februari 2024 maka tahapan diperkirakan dimulai pada 15 Juni 2022 ini," katanya, dikutip dari Antara, Kamis (24/3/2022).
Menurut dia, Bawaslu di kabupaten/kota seluruh Indonesia harus meningkatkan koordinasi bersinergi dengan pemerintah setempat dalam rangka mempersiapkan tahapan pemilu ini. Selain mempersiapkan Sumber Daya Manusia dari Aparatur Sipil Negara (ASN), juga sarana prasarana harus dikoordinasikan sehingga tahapan Pemilu akan berjalan dengan baik nantinya.
Ia menilai persiapan SDM Bawaslu perlu ditingkatkan dan konsolidasi internal harus segera dilakukan karena tahapan yang akan dijalankan nanti tidak hanya komisioner saja tetapi harus didukung oleh tenaga sekretariat yang kuat.
"SDM tenaga yang ada harus disiapkan sebelum tahapan dimulai karena ketika tahapan sudah jalan maka persoalan akan muncul," sebutnya.