Bawaslu Putuskan KPU Sulsel Tak Langgar Administrasi Verfak Parpol

Arumahi mengatakan bahwa posisi Bawaslu Sulsel dalam hal ini netral antara pelapor yaitu Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dengan KPU Sulsel. Semua laporan dari pelapor telah diterima.

"Semua laporan kemudian jawaban, kemudian nanti kesimpulannya juga dari masing-masing pihak kita lakukan analisa menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan," katanya.

Arumahi selaku Ketua Majelis Sidang menyatakan bahwa KPU Sulsel telah melaksanakan rapat pleno tersebut sesuai mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. 

Selain itu, putusan tersebut juga mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Bawaslu Sulsel pun memberikan kesempatan kepada pelapor untuk mengajukan upaya hukum apabila ada tidak puas dengan hasil putusan tersebut. Setelah sidang ini, baik pelapor maupun terlapor sudah bisa mengambil hasil putusan sidang tersebut.

Arumahi menyatakan ada tenggang waktu selama tiga hari bagi pelapor untuk membaca pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut. Apabila masih keberatan, pelapor dibolehkan mengajukan upaya hukum ke Bawaslu RI.

"Tentu Bawaslu RI juga akan menilai apa yang menjadi putusan Bawaslu," kata Arumahi.

Sebagai informasi, OMS Kawal Pemilu 2024 melaporkan KPU ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administratif saat rapat pleno terbuka verifikasi faktual parpol di Hotel Mercure, 10 Desember 2022 lalu. OMS menduga beberapa data keliru dan tidak sesuai dengan status TMS dan MS parpol.

Saat agenda sidang menghadirkan saksi, pihak OMS sempat meminta agar Bawaslu menghadirkan KPU dari Gowa, Makassar, Wajo, Barru, Pangkep dan Bantaeng sebagai saksi. Namun rupanya permintaan tersebut tidak dikabulkan.

Arumahi menjelaskan bahwa ada pertimbangan sendiri sehingga pihaknya tidak menghadirkan mereka.

"Itu tidak terkait dengan di prosedur. Itu memang tidak menghadirkan kabupaten/kota untuk menjadi saksi. Jadi silakan nanti dilakukan upaya hukum ke Bawaslu," katanya.