Bawaslu: Politik Uang via Dompet Digital Sulit Dideteksi

Saiful mengatakan, transaksi politik uang secara konvensional saja sulit dideteksi. Apalagi jika sudah menggunakan sistem dompet digital. Bawaslu sendiri belum punya alat mendeteksi praktik politik uang, apalagi jumlah personel pengawas terbatas, cuma tiga orang per kecamatan.

"Jadi kami hanya membangun kesadaran masyarakat, selain (politik uang bisa) merusak pribadi, akan merusak nilai-nilai bangsa kita," ucap Saiful.

Untuk membangun kesadaran masyarakat, Bawaslu Sulsel terus bergerak buat sosialisasi. Mereka membangun pemahaman politik masyarakat serta menjelaskan aturan kepemiluan lewat berbagai program. Misalnya program go to school untuk siswa SMA hingga membangun desa sadar politik uang sebagai percontohan.

Saiful mengatakan, di Toraja, pihaknya bekerja sama dengan pemuka agama. Bahkan jelang pemilihan kepala desa, mereka sosialisasikan tentang haramnya politik uang menurut alkitab. Cara seperti itu dianggap cukup ampuh.

"Informasi yang kami dapat dari teman-teman di Toraja, satu pekan jelang pemilihan warga di Toraja mengengembalikan bingkisan (dari kandidat) karena mereka pertimbangkan itu haram dalam agama," ucap Saiful.

"Transaksi politik uang itu terjadi kalau ada orang yang mau memberi dan ada mau menerima. Kalau ada yang mau memberi tapi tidak ada mau menerima pastinya tidak akan jalan, begitu juga sebaliknya," dia melanjutkan.

Saat ini Bawaslu di 24 kabupaten/kota se-Sulsel tengah mengawasi tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. Verfak dilaksanakan KPU masing-masing daerah. Menurut Bawaslu Sulsel, sejauh ini prosesnya berjalan lancar tanpa pelanggaran.

Anggota Bawaslu Sulsel Azry Yusuf menyampaikan, pihaknya bertugas memantau verifikasi parpol oleh KPU. Sejauh ini, dalam prosesnya, pengawasan di tingkat kabupaten/kota disebut menghasilkan sejumlah saran perbaikan jika ditemukan kekeliruan. Dan semua saran perbaikan, kata dia, sudah diperbaiki oleh KPU bersangkutan.

"Tidak ada pelanggaran berarti, setidaknya hingga saat ini di tahapan verifikasi partai politik," kata Azry pada konferensi pers di Makassar, Selasa (25/10/2022).

Azry mengatakan, Bawaslu 24 daerah di Sulsel memang memaksimalkan upaya preventif. Saat pengawasan langsung proses verifikasi parpol, petugas Bawaslu mengedepankan saran perbaikan. Sehingga petugas KPU yang didapati keliru bisa segera memperbaiki, dan tidak perlu dicatat sebagai pelanggaran.

Sebelumnya, pada tahapan verifikasi administrasi, Bawaslu Sulsel memberikan sanksi teguran atas pelanggaran KPU Selayar. Azry berharap itu yang terakhir di tahapan verifikasi.

"Selama verifikasi, cuma ada satu kasus di Selayar. Mudah-mudahan tidak ada lagi pelanggaran yang haris kita tangani secara serius," ucapnya.