Bawaslu: Mayoritas Pelanggar Netralitas ASN di Pemilu Belum Disanksi

Meski kasus pelanggaran yang tercatat cukup tinggi, Bawaslu Sulsel menyadari bahwa masih ada kasus yang luput. Itu bisa saja terjadi karena tidak cukupnya informasi, data, dan bukti yang menguatkan soal dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Saiful mengatakan, kasus yang luput juga bisa jadi karena tidak ada laporan dan informasi yang cukup kepada Bawaslu. "Bahwa masih ada yang tidak terdata atau tidak diproses di Bawaslu, tentu menjadi tantangan bersama," ucap Saiful.

Saiful mengungkapkan, tantangan lain dalam upaya penegakan netralitas ASN adalah lamanya proses putusan dan rekomendasi dikeluarkan oleh KASN. Dan pada tahap selanjutnya, kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) juga kadang masih lambat menjalankan eksekusi berupa sanksi terhadap para pelanggar.

Menurut data KASN, baru 23 persen dari semua rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Artinya, sebagian besar rekomendasi berupa sanksi belum dijalankan.

"Ini menggambarkan bahwa perhatian dalam hal penegakan aturan atas pelanggaran netralitas ASN mesti diseriusi dan disikapi secara tegas, termasuk perlunya penegakan sanksi terhadap pejabat yang lambat atau tidak menjatuhkan sanksi sesuai rekomendasi KASN," kata Saiful.

Baru-baru ini Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Samad Suhaeb resmi menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan atau nonjob kepada 15 eks camat. Para pejabat itu terbukti melanggar netralitas aparatur sipil negara (ASN), menyusul beredarnya video dukungan untuk calon presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden tahun 2019.

Wali Kota menjatuhkan sanksin sesuai rekomendasi KASN. Selain terbukti melanggar netralitas ASN, para eks camat juga dianggap melanggar Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa hukuman disiplin berat terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan pembebasan dari jabatan.

Hukuman lain berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Wali Kota diberi kewenangan memilih sanksi.

"Ini perintahnya, boleh salah satunya," ucap Iqbal.