Bawaslu Maluku Masih Memproses 17 Kasus dari Total 22 Pidana Pemilu

Landasan hukum menangani kasus, sebut Astuti, Bawaslu Maluku merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Selain itu, juga Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

“Sejauh ini kami telah menangani 22 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Ada yang masih dalam proses klarifikasi dan penyelidikan, ada pula beberapa kasus sudah masuk penyidikan aparat kepolisian,” ungkapnya. 

Sembari menunggu proses kasus berjalan, Astuti berkata tidak menutup kemungkinan akan menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat yang ditujukan kepada Bawaslu Maluku. 

Bawaslu Maluku, jelas Astuti, juga menekankan pelibatan unsur selain pengawas dalam melakukan penindakan dalam Sentra Gakkumdu dapat berjalan secara optimal.

Tujuan utamanya untuk memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum tentunya. 

“Bawaslu se-Provinsi Maluku, dalam melakukan penanganan pelanggaran tidak berdiri sendiri, melainkan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, dibutuhkan sinergitas yang baik, solid untuk membangun kesepahaman yang utuh,” imbuhnya.