Bawaslu Makassar akan Tindak APK Peserta Pemilu di Titik Terlarang

Diketahui, 12 titik terlarang pemasangan APK sepeperti di ruas Jalan AP Pettarani, Jend. Sudirman, Jenderal Ahmad Yani, Penghibur, Haji Bau, Somba Opu, Pasar Ikan, Ujung Pandang, Dr Sam Ratulangi, Balaikota, Gn. Bawakaraeng dan juga Urip Sumoharjo.

Untuk itu, Bawaslu telah mengimbau untuk tim kampanye dari partai politik (parpol) atau calon legislatif peserta Pemilu 2024 agar tidak memasang APK di tempat terlarang.

"Kami menghimbau tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD RI, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi Sulsel, DPRD Kota agar dalam melalukan pemasangan APK ditempatkan sesuai dengan titik lokasi yang telah ditetapkan KPU Provinsi sulsel dan juga KPU Kota Makassar," Dede menerangkan.

Dede pun mengingatkan, KPU Sulsel dan KPU Makassar Kota telah menentukan titik-titik pemasangan APK berdasar keputusan KPU Sulsel nomor 2421 tahun 2023, tentang lokasi penetapan APK pada Pemilu 2024.

Dan, keputusan KPU Makassar nomor 439 tahun 2023 tentang penetapan pemasangan APK pada Pemilu 2024. Sehingga dengan itu, tim kampanye bisa melakukan pemasangan APK hanya pada titik yang telah ditentukan.

"Apabila tidak memasang pada tempat yang telah ditentukan maka tindakan itu dilarang undang-undang, PKPU, peraturan perundang-undangan lain seperti di kantor pemerintah (BUMN/BUMD), rumah ibadah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan," tegas Dede.

Dede Arwinsyah menjelaskan, adapun APK yang dimaksud adalah memuat visi misi dan program-program dari para peserta Pemilu mulai Capres-Cawapres, Caleg DPR, dan DPD.

"Selain itu kami juga himbau untuk dalam melakukan penempatan APK itu juga bisa memperhatikan dari aspek etika, estetika, linggkungan, kebersihan dan keindahan yang ada di kota Makassar," Dede menjelaskan.

Konten APK kampanye, kata Dede, disampaikan secara baik dan beradab, tidak mengandung ujaran kebencian, politik identitas, SARA dan hal-hal lain yang dapat memecah belah persatuan kesatuan bangsa.