Bawaslu Hentikan Kasus 15 Camat Makassar yang Dukung Jokowi

Video dianggap tidak memenuhi unsur kampanyeBawaslu menerima 15 laporan terkait dugaan pelanggaran para Camat di Makassar. Rinciannya, satu pelimpahan laporan dari Bawaslu RI. Tiga laporan masuk ke Bawasul Sulsel, sedangkan sebelas lainnya diambil alih dari Bawaslu Makassar.

Anggota Bawaslu Sulsel Azry Yusuf mengungkapkan bahwa selama 14 hari sejak laporan masuk, pihaknya telah mengambil keterangan para saksi dan terlapor. Bawaslu juga meminta pandangan dua ahli dari Universitas Airlangga, Surabaya.

Dalam kasus ini para Camat diduga melanggar sejumlah aturan, yang bermuara pada Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu mengatur larangan kampanye melibatkan aparatur sipil negara.

“Semua ditelisik. Berdasarkan keterangan-keterangan berbagai pihak, dinilai tidak memenuhi unsur sebagai kegiatan kampanye. Sehingga pelanggaran Pidana Pemilu tidak relevan diterapkan pada peristiwa itu,” ujar Azry.

Penyidik Gakkumdu Bawaslu Sulsel Iptu Sirajuddin menerangkan, pihaknya berfokus mengungkap unsur kampanye dalam video yang beredar. Itu sesuai dengan laporan soal pelanggaran Pidana Pemilu. Sedangkan keaslian video tidak ditelusuri karena di luar konteks pemeriksaan.

“Kami menelusuri isi video, apakah ada isi kampanye atau tidak. Terkait keasliannya kami tidak terlalu mendalam. Makanya direkomendasikan kepada Komisi ASN,” ucapnya.

Benyamin menegaskan, berhentinya penyelidikan di Sentra Gakkumdu bukan berarti para Camat terbebas dari sanksi. Sebab meski tidak memenuhi unsur pelanggaran kampanye, para Camat diduga kuat melanggar peraturan lainnya.

Aturan yang dimaksud adalah azas netralitas yang mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengusutannya telah rekomendasikan kepada Komisi ASN.

“Nanti KASN yang lakukan rangkaian prosedur tahap-tahap pemeriksaan sesuai dugaan pelanggaran,” kata Benyamin.