Makassar, IDN Times – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Same Resort Bira Beach, Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada Rabu (6/8/2025). Acara ini menjadi wadah konsolidasi demokrasi dan refleksi pasca-Pemilu Serentak 2024.
Hadir dalam acara ini Anggota Komisi II DPR RI, H. M. Taufan Pawe, dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad.
Ketua Bawaslu Bulukumba, Bakri Abubakar, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk menerima saran dan masukan dari masyarakat. Ia menekankan, meski tahun 2025 tidak ada tahapan pemilu, eksistensi Bawaslu untuk menegakkan demokrasi harus tetap berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Dalam sambutannya, Saiful Jihad menekankan pentingnya peran Bawaslu pada masa pasca-pemilu sebagai garda terdepan dalam memberikan pendidikan demokrasi. Ia menyampaikan bahwa ruang kosong yang ada setelah selesainya seluruh tahapan pemilu adalah momen penting bagi penyelenggara pemilu, utamanya Bawaslu untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat.
"Melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi publik. kita sedang menyiapkan ladang demokrasi. Ketika tahapan pemilu berikutnya dimulai, kita berharap bisa memanen hasilnya, masyarakat yang sadar, partisipatif, dan bertanggung jawab secara demokratis,” jelas Saiful Jihad.
Saiful juga menitipkan pesan kepada Taufan Pawe agar aspirasi Bawaslu terkait dukungan anggaran dan keberpihakan politik dapat dibawa ke tingkat pusat. "Kegiatan pasca pemilu bukan pelengkap, tetapi bagian penting dari proses demokrasi. Kami berharap Bapak Taufan Pawe bersama rekan-rekan di DPR RI, khususnya di Komisi II, dapat memperjuangkan alokasi anggaran dan dukungan kebijakan untuk memperkuat kerja-kerja Bawaslu di fase ini.”
Menanggapi hal tersebut, Dr. H. M. Taufan Pawe menyambut baik aspirasi Bawaslu. Ia menggarisbawahi perlunya refleksi atas berbagai persoalan dalam Pemilu serentak 2024, namun menolak menyalahkan penyelenggara pemilu secara sepihak. Ia secara tegas menolak wacana pengembalian Bawaslu ke format ad-hoc.
“Kita menyaksikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Namun sayangnya, yang terjadi justru penghakiman terhadap kinerja penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu. Bahkan muncul wacana untuk mengembalikan Bawaslu ke format lembaga ad-hoc. Saya secara tegas menyatakan, itu adalah langkah mundur!” ungkap Taufan dengan tegas.
Taufan menambahkan, Bawaslu adalah lembaga strategis yang memerlukan penguatan, bukan pelemahan. "Justru kita harus memperkuat kewenangan dan kapasitas Bawaslu agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud dengan pengawasan yang kuat dan berkelanjutan. Jika kita ingin pemilu yang ideal, maka lembaga pengawasnya harus diberikan alat yang memadai, baik dari sisi kewenangan, SDM, maupun dukungan anggaran,” tegasnya lagi.
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi dan konsolidasi demokrasi yang dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan partai politik, organisasi masyarakat, dan pegiat pemilu. Bupati Bulukumba, yang diwakili oleh Daud Kahal, juga memberikan apresiasi kepada Bawaslu Bulukumba atas inisiatif tersebut. Turut hadir pula sebagai narasumber Akademisi Azry Yusuf, dan pegiat pemilu Attahahriah Nas.
Sinergi yang terjalin antara Bawaslu, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat terus kuat demi mewujudkan pemilu yang ideal, berkualitas, dan berintegritas, baik di tingkat lokal maupun nasional.