Makassar, IDN Times - Kebijakan Pemerintah membatasi akses media sosial menuai kecaman di masyarakat. Salah satunya diungkapkan oleh Zakir Sabara H Wata, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar.
Pemerintah membatasi akses medsos sejak Rabu (22/5) lalu. Zakir menilai kebijakan itu sebagai sebuah keputusan buruk yang bertentangan dengan demokrasi. Menteri Polhukam Wiranto dan Menteri Kominfo Rudiantara dianggap paling bertanggung jawab atas hal ini.
"Menko Polhukam dan Menkominfo, saudara berdua telah kehilangan legitimazi netizen. Tidak layak dan tidak pantas lagi menjadi menteri di era digital," kata Zakir melalui video pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Jumat (24/5) petang.
Selain diunggah di Instagram, video Zakir Sabara juga jadi pesan berantai di media sosial. Di WhatsApp, videonya sudah tersebar di berbagai grup percakapan.