Banyak Penolakan, MBG di Papua Akan Libatkan Lembaga Adat

Timika, IDN Times – Staf Khusus Presiden pada Kementerian Pertahanan, Bidang Kedaulatan Negara, Dr. Lenis Kogoya, mengatakan pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua akan melibatkan lembaga adat. Itu menyusul adanya berbagai aksi penolakan program MBG di sejumlah kabupaten di tanah Papua beberapa waktu lalu.

Wilayah yang sempat terjadi aksi unjuk rasa penolakan program ini di antaranya adalah Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Nabire, dan Kota Jayapura. Tak hanya itu, di Kabupaten Mimika, aksi demo tolak MBG juga sempat digelar, namun karena tidak berizin maka para aliansi pelajar hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan tuntutan di salah satu halaman gereja yang berada di kawasan Jalan C. Heatubun Timika.

Lenis, saat melakukan sosialisasi MBG di Mimika, menyebut bahwa sebelumnya dia telah melaksanakan rapat bersama dengan jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI). Dia mengatakan isu terkait aksi demo penolakan robekan MBG tersebut adalah bagian dari gangguan keamanan negara.

Dari rapat tersebut, Lenis telah memberikan masukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar pelaksanaan MBG di Tanah Papua. Khususnya di beberapa daerah yang sempat terjadi penolakan, harus memanfaatkan jalur lembaga adat atau bila perlu membentuk Satgas Pemuda dengan melibatkan peran serta anak-anak yang belum mendapatkan pekerjaan.