Banyak Guru dan Siswa Sekolah Rakyat di Sulsel Mundur: Masih Penyesuaian

08 Agu 2025, 01:06 WIB

Sekolah Rakyat di BPSDM Sulsel, Kamis (10/7/2025). IDN Times/Darsil Yahya

Makassar, IDN Times - Sejumlah guru dan siswa memilih mundur dari Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan (Sulsel) setelah beberapa bulan berjalan, namun pemerintah setempat menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian.

Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program jangka panjang yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama mereka yang masuk kategori kesejahteraan Desil-1 dan Desil-2. Program ini digagas untuk menekan ketimpangan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Kenapa ini banyak yang mundur? Karena belum tahu sistemnya. Guru juga belum siap tinggal di asrama, mengasuh siswa langsung di lokasi. Siswa pun ada yang tidak betah karena pola hidup lama," kata Malik, Kamis (7/8/2025).

1. Sosialisasi terbatas membuat proses rekrutmen tidak berjalan mulus

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, memberikan keterangan di Kantor Dinas Sosial Sulsel, Selasa (5/8/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Saat ini, delapan sekolah rakyat tahap 1A sudah beroperasi di Sulsel dengan total sekitar 950 siswa dari jenjang SMP dan SMA. Anak-anak direkrut melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun sosialisasi yang terbatas membuat proses rekrutmen tidak berjalan mulus.

Sebagian siswa masuk karena dorongan dari orang tua atau pendamping, bukan atas kesadaran sendiri. Beberapa orang tua menarik anaknya keluar karena alasan ekonomi. Anak dianggap lebih dibutuhkan untuk membantu mencari nafkah daripada tinggal penuh di sekolah.

"Itu tidak mudah karena kita masuk membujuk, karena tidak ada kesempatan sosialisasi, karena Sekolah Rakyat ini tiba-tiba implementasi, sehingga sosialisasinya ke masyarakat itu tidak ada," kata Malik.

2. Ada cadangan untuk gantikan siswa dan guru yang mundur

Ilustrasi siswa SMP (IDN Times/Riyanto)

Meski begitu, Malik menyebut pihaknya telah menyiapkan banyak nama cadangan untuk menggantikan siswa yang mundur. Begitu pula dengan tenaga pengajar, yang menurutnya masih tersedia dalam jumlah besar.

"Menteri Sosial menyebut bahwa ada lebih 50 ribu guru yang sudah punya sertifikat lulusan dari ilmu pendidikan, itu nganggur. Begitu juga dengan siswa. DTSEN 1 sampai DTSEN 5, ada 4,3 juta warga miskin. Segmen itu pasti ada anaknya yang usia sekolah, dari usia SD, SMP, sampai SMA," katanya.

3. Guru tetap diberikan pendampingan dan pelatihan

Ilustrasi guru. (IDN Times/Mardya Shakti )

Gaji guru di Sekolah Rakyat diberikan sesuai standar nasional karena mereka direkrut langsung oleh Kementerian Pendidikan dan ditempatkan di bawah naungan Kementerian Sosial. Selain fasilitas mengajar, guru juga difasilitasi tempat tinggal dan konsumsi selama bertugas.

Dinas Sosial juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para guru dan tenaga pengajar di Sekolah Rakyat. Upaya ini dilaksanakan agar mereka mampu membangkitkan semangat belajar siswa, terutama dalam menghadapi tantangan awal yang tidak mudah.

"Dia harus memberikan pemahaman, motivasi, kemudian bagaimana membuat Sekolah Rakyat itu menjadi magnet buat anak-anak ini tidak mau tinggalkan bekerja sekolah," kata Malik.