Banggar DPRD Makassar Soroti Silpa Berulang, Tekankan Tender Dini

28 Nov 2025, 07:51 WIB

Banggar DPRD Makassar saat rapat kerja dengan TAPD membahas proyeksi APBD 2026, Kamis (27/11/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Makassar, IDN Times - Badan Anggaran DPRD Kota Makassar menyoroti potensi silpa yang terus berulang. Hal ini menjadi sorotan setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memaparkan proyeksi pendapatan dan belanja 2026 yang menurun dari pagu 2025.

Pada pertemuan di ruang rapat Banggar, Kamis (27/11/2025), TAPD memaparkan gambaran umum Ranperda APBD 2026, termasuk proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Silpa tahun ini diproyeksikan naik dari Rp300 miliar pada tahun lalu menjadi Rp480 miliar atau bertambah Rp180 miliar setara 60 persen.

Anggota Banggar DPRD Makassar, Fasruddin Rusli pun menyoroti hal tersebut. Dia menegaskan bahwa silpa selalu saja berulang setiap tahun.

"Saya meminta fokus kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan). Silpa kita ini dari tahun ke tahun begitu terus. Ini bikin pusing kepala. Kenapa? Kalau dibelanjakan untuk masyarakat, ini banyak sekali manfaatnya," ucap Fasruddin.

1. Minta perbaikan perencanaan dan tender dini

Anggota Banggar DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, saat rapat kerja dengan TAPD membahas proyeksi APBD 2026, Kamis (27/11/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Fasruddin pun meminta perencanaan dan proses tender diperbaiki sejak awal tahun. Dia menekankan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar setiap rencana anggaran disusun secara matang dan realistis.

Dia juga menegaskan agar tidak memberikan OPD program yang pada akhirnya jarang terealisasi di akhir tahun. Dia mendorong agar program disaring dengan cermat sehingga kebutuhan masyarakat, terutama di sektor ULP, dapat terpenuhi.

"Jadi kalau di semua ada OPD ada program untuk tender fisik, kalau bisa ditender dini saja. Jangan nanti yang anggaran Rp20 miliar, Rp70 miliar, Rp40 miliar nanti di bulan 6, pasti tidak berjalan lagi. Kasihan ini uangnya rakyat," katanya.

2. Silpa sulit dihindari karena program tidak realistis yang dipaksakan

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Fasruddin juga meminta semua OPD hadir langsung dalam rapat, tanpa diwakili pihak lain. Dia menyoroti selama ini perwakilan ULP yang diutus sering tidak memahami substansi pembahasan.

"Jadi saya minta kepada Pak Asisten kiranya dapat atensi dari apa yang menjadi permintaan kami sehingga hal-hal yang bisa menimbulkan silpa di akhir tahun, kita bisa kurangi," katanya.

Meski begitu, dia menilai silpa sulit dihindari karena terlalu banyak program atau pekerjaan fisik yang dalam perencanaannya memang tidak realistis namun tetap dipaksakan. Namun, kata dia, sebetulnya silpa dapat diminimalkan jika proses tender dilaksanakan sejak awal tahun dan selesai dalam beberapa bulan pertama.

"Karena hampir semua ini dari tahun ke tahun, kurang lebih saya 12 tahun di DPRD Kota Makassar, silpa tidak bisa dihindari karena terlalu banyak program atau pekerjaan fisik yang notabene dalam perencanaannya memang tidak bisa dikerjakan tapi dipaksakan," katanya.

3. Ada proyek periode lalu yang tidak berjalan sesuai perencanaan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, M. Dakhlan. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, M. Dakhlan, menyebut silpa tiga tahun terakhir selalu berada di atas Rp200 miliar. Dia menjelaskan kondisi tersebut muncul karena sejumlah program prioritas tidak dapat berjalan sesuai perencanaan.

"Ini kan 2025. Tahun ini, masih terkait dengan program wali kota sebelumnya. Jadi memang ada program-program yang tidak bisa jalan dan itu yang akan menjadi silpa di akhir tahun. Sampai ada beberapa kegiatan memang yang tidak bisa jalan," kata Dakhlan.

Salah satu yang tidak berjalan adalah proyek revitalisasi Lapangan Karebosi. Untuk tahun 2026, Pemkot Makassar akan fokus ke program wali kota saat ini, Munafri Arifuddin bersama wakilnya Aliyah Mustika Ilham.

"Ini kan membawa program-program yang jadi prioritas beliau. Makanya di 2026 ini kita lebih fokus ke anggaran OPD yang terkait dengan program prioritas Pak Wali Kota sekarang," katanya.