Bahtiar Bantah Perintahkan Pengadaan 4 Juta Bibit Nanas Rp60 Miliar

Dalam persidangan, Bahtiar juga membantah memberikan instruksi penggunaan lahan milik PTPN XIV di Kabupaten Bone untuk penanaman bibit nanas. Ia mengaku pertemuannya dengan direksi PTPN XIV sebelumnya hanya membahas persoalan Gugus Tugas Reforma Agraria dan penanganan konflik agraria, bukan terkait pengadaan bibit nanas.

Bahtiar turut membantah pernah memerintahkan terdakwa Hasan Sulaiman untuk mengoordinasikan pengadaan bibit nanas maupun mencari tenaga buruh tanam di Desa Mabbiring.

Ia juga menepis dugaan menerima aliran uang dari pihak penyedia proyek. Saat JPU menyinggung penyerahan uang tunai dalam mata uang rupiah dan valuta asing senilai miliaran rupiah yang diduga diserahkan terdakwa Rimawaty Mansyur kepada Hasan Sulaiman, Bahtiar membantah keterlibatannya.

Penyerahan uang tersebut disebut terjadi di sejumlah lokasi, termasuk area Rumah Jabatan Gubernur Sulsel dan parkiran McDonald's Alauddin.

Sementara itu, tiga saksi dari Inspektorat Provinsi Sulsel mengaku tidak mengetahui adanya perubahan usulan anggaran secara mendadak pada dokumen perencanaan yang mereka reviu.

Ketiganya menyatakan tidak mengetahui perubahan pengusulan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), maupun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Saksi B secara khusus menyebut dokumen RKA awal yang direviunya memuat anggaran Rp85,3 miliar untuk subkegiatan pengawasan dan peredaran benih. Namun, dalam dokumen tersebut tidak tercantum nomenklatur anggaran pengadaan bibit nanas.

Keterangan para auditor tersebut menjadi bagian dari pembuktian JPU untuk mendalami proses perencanaan anggaran dalam proyek yang diduga bermasalah tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan pihaknya akan terus mendalami keterangan yang disampaikan para saksi selama persidangan.

Menurutnya, keterangan saksi yang mengaku tidak mengetahui sejumlah proses dalam pengadaan tersebut tidak serta-merta menghentikan upaya JPU membuktikan dakwaan terhadap para terdakwa.

“Kami akan terus mendalami setiap keterangan yang terungkap di persidangan sebagai alat bukti keterangan saksi,” tegas Soetarmi.

Perkara ini menyeret lima terdakwa, yakni Uvan Nurwahidah, Rio Erlangga, Hasan Sulaiman, Ririn Riyan Saputra Ajnur, dan Rimawaty Mansyur.

Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tersebut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp52,4 miliar.

Sementara itu, nilai pengadaan yang menjadi sorotan dalam persidangan mencapai Rp60 miliar. Kelima terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.