Awas, PNS yang Tambah Cuti Lebaran Terancam Sanksi

PNS sebenarnya bisa libur lebaran lebih awal pada Sabtu (1/6). Namun pada hari itu seluruh PNS mesti tetap masuk untuk mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila.

Menurut surat edaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP) Nomor 116 Tahun 2019, rangkaian peringatan Hari lahir Pancasila diawali dengan upacara secara serentak pada Sabtu, 1 Juni 2019 pukul 8.00 Wita. Dipusatkan di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, dan akan dipimpin Presiden RI sebagai inspektur upacara.

"Pada waktu yang sama (menyesuaikan dengan waktu setempat) upacara juga dilakukan di seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, Perwakilan RI di luar negeri," bunyi surat edaran BPIP tertanggal 13 Mei 2019.

Bagaimana dengan PNS yang bolos dan menambah libur cuti lebaran? Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pada Pasal 3 ayat 11 disebutkan bahwa setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Jika tidak memenuhi atau bolos kerja, PNS terancam sanksi dimulai dari hukuman disiplin ringan. Seperti pada Pasal 8 ayat 9, teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lima hari kerja.

Berikutnya, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan jelas selama enam hingga sepuluh hari kerja. Dilanjutkan dengan pernyataan tidak puas secara tertulis kepada PNS yang tidak masuk kerja antara 11 hingga 15 hari tanpa alasan jelas.

Bolos kerja bagi PNS selama 16 hingga 30 hari termasuk pelanggaran dengan hukuman disiplin sedang. Sanksinya diatur secara bertahap dalam Pasal 9 ayat 11, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hingga penurunan pangkat lebih rendah satu tingkat selama satu tahun.

Adapun hukuman disiplin berat berlaku bagi PNS yang bolos kerja antara 31 hingga 45 hari. Seperti diterangkan Pasal 10 ayat 9, ada empat jenis hukuman. Mulai penurunan pangkat satu tingkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat sebagai PNS.