4.553 Aset Pemkot Makassar Belum Bersertifikat, Ada Atas Nama Pihak Lain

Zulkifly menjelaskan sebagian besar aset yang bermasalah merupakan warisan administrasi lama. Banyak di antaranya belum mengalami peralihan kepemilikan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ke pemerintah kota.

Salah satu contoh adalah Balai Kota Makassar yang kini masih dalam proses pembaruan status kepemilikan. Gedung itu dulunya merupakan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga memerlukan penyesuaian administrasi agar sah menjadi aset Pemkot Makassar.

"Balai Kota akan segera disertifikatkan meski sebelumnya berstatus sebagai kantor gubernur. Semua aset akan diperbarui dan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Makassar. Sebab, dulu sebagian masih tercatat sebagai milik pemerintah pusat dan belum dialihkan ke pemerintah kota," ujar Zulkifly.

Zulkifly menjelaskan penyelesaian aset lama membutuhkan waktu yang tidak singkat. Prosesnya meliputi verifikasi dokumen, pengukuran ulang, dan pembuktian status kepemilikan di lapangan.

Dia menyebut aset pelayanan publik menjadi prioritas utama untuk disertifikatkan lebih dulu. Proses ini membutuhkan koordinasi erat dengan BPN, mengingat jumlah tenaga pengukur dan verifikator tanah di lembaga tersebut masih terbatas.

"Jumlah aset yang dimiliki sangat besar, sehingga dibutuhkan koordinasi yang matang untuk menentukan berapa banyak aset yang bisa disertifikatkan setiap tahunnya. Belum lagi persyaratannya, bagaimana membuktikan bahwa tanah ini adalah milik pemerintah kota," kata Zulkifly.

Zulkifly menegaskan pemerintah kota berupaya mempercepat proses sertifikasi seluruh aset yang dimiliki. Langkah itu diharapkan dapat mengakhiri temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun.

"Kami sebenarnya tetap memprioritaskan pengamanan aset, terutama melalui sertifikasi. Namun memang banyak permasalahan kompleks yang harus dihadapi," ujar Zulkifly.

Beberapa aset memang tercatat dalam KIB A, namun tidak disertai bukti administrasi yang sah dan kerap menimbulkan sengketa dengan masyarakat. Dari ribuan aset tersebut, sekitar 4.553 itulah yang ditargetkan untuk disertifikatkan.

"Kami prioritaskan dulu pada sertifikasi kantor-kantor yang dipakai untuk pelayanan publik. Sementara jalan dan fasilitas lain akan dicatat dan disertifikatkan pada tahap selanjutnya," kata Zulkifly.