Appi Sampaikan Aspirasi Warga Kepulauan ke Pemerintah Pusat via MPR

Dalam pertemuan tersebut, Munafri menegaskan komitmennya memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat kepulauan. “Listrik PLN di pulau-pulau kita masih belum maksimal, sementara dermaga juga sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga dan perekonomian,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di salah satu pulau untuk mencegah anak-anak putus sekolah. “Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan, mulai tingkat SD, SMP hingga SMA,” kata Munafri. Menurutnya, sekolah terpadu di kepulauan lebih memungkinkan karena keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

Selain pendidikan, layanan kesehatan dan insentif bagi tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Kota Makassar memiliki delapan pulau berpenghuni dengan populasi sekitar 12 ribu jiwa. Warga masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang bergantung pada pasokan solar. “Kalau pengiriman solar bermasalah, otomatis pasokan listrik juga terhenti. Ini kami terus mencari solusi agar PLN bisa memaksimalkan kebutuhan di Pulau,” jelasnya.

Munafri juga mengungkapkan persoalan persampahan yang mendesak di TPA Antang. Lokasi ini telah menampung timbunan sampah selama puluhan tahun dengan luas sekitar 19 hektare dan ketinggian mencapai 16–17 meter. “Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya bisa berbahaya, bahkan sewaktu-waktu bisa meledak,” tuturnya.

Pemkot Makassar menargetkan hanya residu sampah yang dibawa ke TPA. Berbagai langkah ditempuh, seperti optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), pemanfaatan bank sampah, dan partisipasi aktif masyarakat. “TPS 3R dari pemerintah pusat sudah diserahkan ke kita, tapi kondisinya masih harus dimaksimalkan kembali,” ujar Munafri.

Strategi kolaboratif juga sedang dijalankan dengan melibatkan SKPD, kelompok masyarakat, dan partai politik. “Contohnya SKPD besar seperti Dinas PU bisa membina minimal dua RT. Partai politik juga bisa ikut membina,” tambahnya. Pemkot juga menunggu kepastian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL), salah satu program prioritas nasional.

Menanggapi aspirasi tersebut, Eddy Soeparno menegaskan komitmen pemerintah pusat mengatasi persoalan persampahan dengan membangun 33 unit incinerator di berbagai daerah. Setiap unit berkapasitas minimal 1.000 ton per hari. “Bersama Menteri Lingkungan Hidup, kami sudah memformulasikan beberapa inisiatif terkait pengelolaan sampah,” ujarnya.

Pemerintah juga merevisi Peraturan Presiden terkait pengelolaan sampah agar mekanismenya lebih sederhana dan menarik bagi investor. “Tidak ada lagi tipping fee, karena harga jual listrik dari sampah yang dibeli PLN sudah cukup tinggi,” katanya.

Eddy menekankan, pembangunan incinerator tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menjadi solusi energi terbarukan. “Skema ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga menjadi solusi energi terbarukan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ucapnya.