APBD Makassar 2026 Disahkan Sebesar Rp5,1 Triliun

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan APBD 2026 disusun dengan orientasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dia memandang keputusan tersebut sebagai pondasi yang memperkuat arah pembangunan kota menuju pola yang lebih inklusif, modern, dan berdaya saing.

"Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penetapan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar, untuk tahun 2026," jelasnya.

Munafri menegaskan anggaran 2026 akan diarahkan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan warga, terutama masyarakat di wilayah kepulauan. Dia menjelaskan bahwa program pemkot difokuskan pada aspirasi riil yang dihimpun dari masyarakat, termasuk pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan dan pelayanan publik lainnya.

"Anggaran 2026 fokus program yang benar-benar bisa langsung turun dirasakan oleh masyarakat, terutama warga di Pulau. Aspirasi masyarakat yang kami serap, itu yang akan kami bawa kembali dalam penyusunan program tahun 2026," katanya.

Munafri menyebut terdapat potensi munculnya silpa pada akhir tahun anggaran karena sejumlah kegiatan belum berjalan optimal. Dia menjelaskan kondisi tersebut muncul seiring efisiensi yang diterapkan pemkot serta beberapa program yang belum dapat direalisasikan sepenuhnya.

"Pasti ada potensi silpa. Kemarin sejak awal ada efisiensi, dan tentu saja tidak semua bisa terlaksana maksimal. Jadi kemungkinan ada silpa," jelasnya.

Ketua Pansus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menyampaikan bahwa APBD 2026 dipandang sebagai hasil kerja kolektif antara eksekutif dan legislatif. Dia menilai kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

"Dinamika pembahasan yang cukup intens menunjukkan komitmen bersama untuk menghasilkan dokumen anggaran yang tepat sasaran dan berdampak bagi warga Kota Makassar," kata Ray.

Banggar juga menyoroti perlunya penerapan prinsip kehati-hatian oleh setiap OPD dalam menjalankan program. Penekanan ini disampaikan sebagai upaya memastikan seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan anggaran berjalan tertib dan terukur.

"Setiap proses mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban harus dilakukan secara cermat, akuntabel, dan transparan," katanya.