Anggaran Rekonstruksi Gedung DPRD Makassar Lebih Besar dari Perkiraan Awal Rp50 M

16 Sep 2025, 15:42 WIB

Gedung DPRD Makassar tampak hangus dan dipenuhi puing pascaterbakar, Sabtu (30/8/2025) pagi. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Makassar, IDN Times - Rencana pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Makassar pascakebakaran 29 September lalu dipastikan membutuhkan anggaran jauh lebih besar dari perkiraan awal. Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghitung kebutuhan rehabilitasi sebesar Rp50 miliar hingga Rp55 miliar, sedangkan Pemerintah Kota Makassar mendorong pengajuan anggaran senilai sekitar Rp375 miliar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, saat meninjau langsung lokasi di Jalan AP Pettarani, Selasa (16/9/2025), menyebutkan arah pembangunan kini lebih mengarah pada rekonstruksi penuh gedung lama. Pemerintah pusat pun menegaskan perlu ada perhitungan ulang untuk menentukan besaran biaya final.

1. Gedung lama butuh direkonstruksi total

Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau kondisi Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar saat kerusuhan 29 Agustus 2025, Selasa (16/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Hasil kajian Kementerian PU menemukan bahwa gedung utama DPRD yang dibangun tahun 1986 sudah mengalami kerusakan berat. Usia bangunan yang lebih dari 40 tahun membuat banyak elemen non-struktur tidak lagi layak digunakan.

“Kami berkesimpulan bangunan ini mengalami kerusakan berat. Secara struktur mungkin sebagian masih bisa dimanfaatkan, tetapi dari sisi non-struktur sudah masuk kategori berat,” jelas Dewi.

Dewi menambahkan, masukan dari Wali Kota Makassar turut menjadi pertimbangan. Standar bangunan era 1980-an dinilai sudah tidak sesuai dengan regulasi terkini, terutama terkait skala gempa, jalur evakuasi, dan sistem pengamanan kebakaran. Karena itu, opsi rekonstruksi penuh dianggap lebih relevan.

2. Anggaran melonjak dari perkiraan awal Rp55 miliar

Foto udara tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (1/9/2025). ANTARA FOTO/Hasrul Said/nym.

Perhitungan awal Kementerian PU untuk rehabilitasi seluruh masa bangunan berada di kisaran Rp50–55 miliar. Namun, setelah peninjauan, skenario rekonstruksi total membuat kebutuhan anggaran membengkak.

“Dari hitungan awal kami, seluruh masa bangunan diperkirakan sekitar Rp50–55 miliar. Tetapi setelah peninjauan, arah pembangunannya tampak menuju rekonstruksi. Artinya, kami harus berhitung ulang,” ujarnya.

Pemerintah Kota Makassar bahkan telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar dengan konsep 10 lantai. Jumlah lantai dan besaran anggaran final baru akan ditetapkan setelah evaluasi struktur selesai dalam waktu sekitar satu bulan.

3. Gedung baru diharapkan lebih aman, modern, dan sesuai kaidah konstruksi terbaru

Sisa kendaraan hangus pasca kebakaran Gedung DPRD Makassar, Sabtu (30/8/2025) pagi. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan ulang ini. Ia menilai kehadiran pemerintah pusat menunjukkan komitmen menyelesaikan persoalan daerah secara cepat pascatragedi kebakaran.

“Kami melihat pemerintah hadir menyelesaikan persoalan, khususnya yang ada di daerah akibat tragedi 29 September. Kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Dirjen (Cipta Karya),” katanya.

Munafri menekankan, momentum rekonstruksi harus dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman, modern, dan sesuai kaidah konstruksi terbaru. “Mulai dari jalur evakuasi, material yang lebih tahan terhadap kebakaran, hingga skala gempa yang harus disesuaikan. Jalur pemadam kebakaran dan evakuasi juga harus kita maksimalkan,” jelasnya.

Pemkot memastikan proses akan terus dikawal bersama Kementerian PUPR agar pembangunan bisa dimulai segera. “Kami ingin memastikan gedung baru ini tidak hanya menggantikan bangunan lama, tetapi juga memberi rasa aman, nyaman, dan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” kata Munafri.