Andi Sudirman Enggan Komentar soal Wacana Interpelasi DPRD Sulsel

20 Jun 2022, 12:05 WIB

Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, enggan berkomentar terkait wacana hak interpelasi yang dilontarkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Gubernur, tidak ada yang salah dengan aturan vaksinasi booster sebagai syarat pencarian TPP. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/6/2022).

"Saya tidak comment untuk itu. Yang jelasnya vaksin itu tidak menjadi hal yang wajib, yang ada bukan itu menjadi penghambat. Saya kira sudah dijawab oleh BKD," kata Sudirman.

1. Sudirman sebut vaksinasi booster tidak wajib

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. IDN Times/Asrhawi Muin

Sebelumnya diberitakan bahwa DPRD Sulsel menyoroti perihal penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN Pemprov Sulsel. Pasalnya mereka menerima keluhan bahwa TPP tidak dicairkan jika ada keluarga ASN yang belum vaksinasi.

Sudirman pun menjawab sorotan tersebut. Menurutnya, ASN memang diharuskan vaksinasi booster namun tidak wajib bagi mereka yang memiliki penyakit komorbid. Soal persyaratan untuk pencairan TPP, hal itu sebagai acuan agar ASN mau vaksinasi booster.

"Tidak pernah menjadi wajib, tidak pernah menghalangi karena yang menghambat justru memang sistemnya masih baru. Sudah banyak kan, ada lebih berapa banyak," kata Sudirman.

2. Pencairan TPP karena perubahan sistem

ilustrasi vaksinasi (IDN Times/Herka Yanis)

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi, lebih dulu telah menyatakan bahwa keterlambatan pencarian TPP ASN tidak berkaitan dengan aturan wajib booster. Dia justru menyatakan bahwa keterlambatan pencairan itu dikarenakan ada penyesuaian dengan sistem baru.

Perubahan sistem baru itu diantaranya adalah perubahan aplikasi e-kinerja dalam penilaian sikap perilaku. Sejauh ini, kata Imran, sudah ada 23 OPD yang TPP ASN-nya dicairkan. Selebihnya masih berproses.

“Jadi keterlambatan pencairan TPP itu dikarenakan faktor adanya penyesuaian dengan sistem baru. Jadi ASN masih menyesuaikan dengan sistem yang baru,” katanya.

3. DPRD wacanakan hak interpelasi

Legislator DPRD Sulsel Selle KS Dalle. IDN Times/Aan Pranata

DPRD Sulsel telah menyurati gubernur dan meminta agar kebijakan tersebut direvisi. Hal itu disampaikan Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Selle KS Dalle.

"Pak Gubernur biar bagaimana pun harus mempertimbangkan ini apa yang disampaikan oleh DPRD. Karena DPRD juga kan meneruskan aspirasi keluhan keresahan dari keluarga ASN," ujar Selle, saat dihubungi IDN Times, Jumat (17/6/2022).

Selle berharap pihak Pemprov Sulsel tidak mengabaikan sorotan dari DRPD ini. Karena jika tidak, maka DPRD bisa saja menggunakan hak interpelasinya. Hak interpelasi sendiri merupakan hak legislatif untuk meminta keterangan kepada eksekutif mengenai kebijakan strategis dan berdampak luas.

"Jangan memaksa DPRD menggunakan haknya. Ingat DPRD, bisa menggunakan haknya. DPRD itu ada haknya, ada hak bertanya, hak interpelasi," katanya.