Alasan Mahasiswi Makassar Getol Demo Tolak Omnibus Law hingga Malam

09 Okt 2020, 00:05 WIB

IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/10/2020) berlangsung hingga malam hari. Dari pantauan di lokasi, ribuan massa masih memadati Jalan Urip Sumoharjo hingga pukul 20.00 WITA sebelum akhirnya dibubarkan oleh aparat.

Omnibus Law UU Cipta Kerja, menurut sejumlah peserta demo, dianggap memberatkan, utamanya bagi pekerja. Seperti yang diutarakan tiga perempuan yang bertahan hingga malam di lokasi aksi unjuk rasa demi menyuarakan aspirasi mereka.

Mengapa para perempuan yang berstatus mahasiswi itu turun ke jalan ikut demo menolak Omnibus Law? IDN Times merangkum jawaban tiga mahasiswi dari tiga kampus berbeda.

1. Ingin menyampaikan aspirasi rakyat

IDN Times/Asrhawi Muin

Izzet, mahasiswi semester 4 Universitas Negeri Makassar (UNM), mengaku rela berpanas-panasan di jalan karena ingin menyampaikan aspirasinya. Dia mengaku datang atas keinginannya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Izzet juga sempat merasakan ketegangan saat massa di jalan layang atau flyover Pettarani dipukul mundur karena terjadi lemparan batu. Namun itu tak menghalangi nyalinya untuk turut menyuarakan aspirasi menolak UU Cipta Kerja.

Menurutnya, banyak poin dalam Omnibus Law yang kontra dengan kebutuhan rakyat seperti menindas buruh dan juga bias gender.

"Dia (Omnibus Law) menitikberatkan pada kelemahan perempuan dari segi kerja. Seperti cuti haid. Di Omnibus Law tidak bisa cuti melahirkan, cuti hamil," kata Izzet.

2. Tak setuju pada poin-poin Omnibus Law

IDN Times/Asrhawi Muin

Hal serupa juga diutarakan oleh Windi Fratiwi, mahasiswi semester 3 STIE AMKOP. Dia juga menyoroti soal cuti haid.

"Karena tidak setuju dengan poin-poinya tentang tentang cuti haid. Itu yang kalo buruh memberontak maka sanksinya di-PHK," kata Windi.

Demi turun ke jalan, Windi mengaku tak masalah skin care-nya rusak asalkan bisa ikut memperjuangkan nasib rakyat dengan menolak pengesahan Omnibus Law. Apalagi dia sangat menyesalkan keputusan DPR RI ini.

"Ini kan keputusan sepihak, tidak dirundingkan dengan masyarakat tiba-tiba disahkan. Jadinya kayak keuntungan pribadi," katanya.

3. Menyayangkan sikap DPR

IDN Times/Asrhawi Muin

Pendapat Hesty Pratiwi Putri, mahasiswi Fakultas Kehutanan semester 5 Universitas Hasanuddin (Unhas), juga masih sama. Hesty tidak setuju lantaran Omnibus Law disahkan secara sepihak dan diam-diam tanpa sepengetahuan rakyat.

"Apalagi ada dua partai yang membela rakyat tapi kenapa mesti dimatikan mic-nya," katanya.

Selain itu, dia juga tidak setuju dengan Omnibus Law karena menurutnya aturan ini akan paling berpengaruh pada ketenagakerjaan dan kehutanan yang menjadi basis keilmuannya.

"Kalau di ketenagakerjaan kan dihapuskan cuti haid dan cuti melahirkan perempuan. Kemudian dalam klaster kehutanan di sini mesti yang dihapuskan pemerintah karena lebih mendukung investasi ke Indonesia tanpa memperhatikan AMDAL tapi mementingkan kepentingan investor," katanya.