Aktivis OMS Ajukan Koreksi Putusan Bawaslu Sulsel

07 Jan 2023, 20:28 WIB

Proses sidang yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Makassar, IDN Times - Akitvis Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulawesi Selatan bakal mengajukan permintaan koreksi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terhadap putusan Bawaslu Sulawesi Selatan.

Sebelumnya OMS melaporkan KPU Sulsel atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan verifikasi partai politik Pemilu 2024. Namun pada sidang, Bawaslu Sulsel menyatakan tidak menemukan pelanggaran KPU Sulsel.

"Mungkin kami akan masukkan lagi hak koreksi untuk melihat sejuh mana ada kekeliruan-kekeliruan dalam putusan tersebut," kata kuasa hukum OMS, Abdul Kadir Wokanubun, saat dikonfirmasi, Sabtu (7/1/2023).

Sesuai Pasal 61 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota. Permintaan diajukan tiga hari kerja sejak putusan dibacakan.

1. Keputusan Bawaslu disebut hal yang paradoks

Pihak pelapor saat sidang perdana pembacaan pokok laporan yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Jumat petang (23/12/2022). (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Menurut Kadir, hasil keputusan Bawaslu merupakan hal yang paradoks. Sebab dalam amar putusannya, majelis memutuskan berdasarkan bukti yang ada. Sementara, tidak ada satu pun bukti dari pelapor yang dijadikan dasar.

Salah satu bukti yang diajukan pelapor adalah rapat pleno verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 di KPU Sulsel tidak menghadirkan masyarakat. "Artinya, pelapor mempunyai standing untuk kemudian menghadiri itu, tapi toh kemudian diabaikan majelis Bawaslu," ucap Kadir.

2. Bawaslu dinilai tidak berpihak kepada kebenaran

Papan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel). (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Kadir juga menilai, dari awal Bawaslu Sulsel sejak awal tidak berpihak kepada kebenaran yang diajukan pelapor. Salah satu indikatornya adalah Bawaslu Sulsel menolak permintaan pelapor menghadirkan pihak terkait sebagaimana amanah di Bawaslu.

"Untuk itu kami berencana akan melakukan koreksi atas putusan tersebut," ucapnya.

3. Bawaslu putuskan KPU Sulsel tak langgar administrasi verfak parpol

Proses sidang perdana pembacaan pokok laporan yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Jumat petang (23/12/2022). (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan tidak menemukan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, saat rapat pleno hasil rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan data kepengurusan dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu, beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Laode Arumahi dalam agenda sidang pembacaan putusan di kantor Bawaslu Sulsel, Jumat (6/1/2023).

"Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Arumahi.

Arumahi mengatakan bahwa posisi Bawaslu Sulsel dalam hal ini netral antara pelapor yaitu Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dengan KPU Sulsel. Semua laporan dari pelapor telah diterima.

"Semua laporan kemudian jawaban, kemudian nanti kesimpulannya juga dari masing-masing pihak kita lakukan analisa menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan," katanya.

Arumahi selaku Ketua Majelis Sidang menyatakan bahwa KPU Sulsel telah melaksanakan rapat pleno tersebut sesuai mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

Selain itu, putusan tersebut juga mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.