Aktivis Hukum Respons Kasus Tarik Tambang Maut Makassar Dihentikan

Ridwan secara gamblang mengatakan, harusnya polisi tetap melakukan proses hukum dalam kasus ini sampai ke pengadilan. Mengingat, dalam kasus tarik tambang maut ini pihak penyidik Reskrim Polrestabes Makassar menjerat tersangka Rahmansyah dengan pasal 359 dan 380 tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

"Ada korban yang meninggal, sepatutnya polisi memproses terduga pelaku (tersangka Rahmansyah) dihukum karena kelalainnya menyebabkan orang lain meninggal dunia," terang Muhammad Ridwan.

Untuk itu lanjut Ridwan, penerapan RJ oleh penyidik selayaknya tidak diterapkan secara serampangan, karena penghentian kasus ini hanya mengedepankan kehendak atau kepentingan terbaik terduga pelaku.

"Sementara hak-hak (korban) bisa saja tercederai. Makanya penerapan RJ ini tidak boleh diterapkan secara serampangan kalau kemudian hanya akan mementingkan kepentingan terduga pelaku," jelas Ridwan.

"Bagaimana kemudian semisal pejabat adalah terduga pelaku sementara korban adalah masyarakat kecil? Siapa yang akan menjamin bahwa penghentian kasus itu betul-betul dikendalikan oleh korban," sambungnya.

Maka dari itu menurut Ridwan, sepatutnya penerapan RJ oleh penyidik mengedepankan kepentingan terbaik kepada korban dan harus dipastikan bahwa hak-hak korban tidak terciderai.

Ridwan pun menambahkan, pada prinsipnya perdamaian antara para korban dan terduga pelaku tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana atas pasal yang disangkakan kepada pelaku atau tersangka.

"Tapi kalau lihat dari ancaman pasal (pasal 359 dan 360) penyidik menggunakan pendekatan RJ untuk hentikan kasus memang memenuhi syarat, karena ancaman hukumannya di bawah 7 tahun," tutup Ridwan.