Aksi Virtual Climate Strike: Saatnya Menghentikan Perusakan Lingkungan

Ancaman pandemik COVID-19 menurutnya, beriringan dengan krisis perubahan iklim yang sangat mencekam. Terlebih, pemerintah menurut Gunretno, belum lama ini membukakan ruang atau karpet merah kepada pemilik modal besar untuk berinvestasi, mengeruk seluruh sumber daya alam, serta ruang atau unit produksi masyarakat yang ramah lingkungan. Hal tersebut tertuang dalam sebuah regulasi atau undang-undang.

"Kita tahu akhirnya semua industri ekstraktif mulai bermunculan, investasi yang juga merambah lingkungan mengambil alih lahan-lahan produksi masyarakat, mencemari tanah, membuat hutan menjadi gundul dan berbagai macam kerusakan pada alam," ungkapnya.

Selain itu, Gunretno mengatakan, energi fosil terus menerus dipompa, diambil sehingga menyebabkan berbagai macam dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim ekstrem. Mulai dari polusi udara, air hingga tanah. Upaya eksploitasi lingkungan masif, menurutnya, tidak dibarengi dengan penindakan hukum tegas. Justru melemah di hadapan pemilik modal.

Ketua Pondok Pesantren Misykat Al-Anwar Roy Murtadho mengatakan, krisis iklim sudah di depan mata dan terus berjalan beriringan dengan ekspansi modal. Kekeringan, banjir bandang, perambahan hutan, hingga ekploitasi sumber daya alam lainnya yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat tidak dibarengi dengan perbaikan kondisi.

"Selama tidak ada tendensi politik lebih maju melihat persoalan lingkungan, saya khawatir kita ini akan serba terlambat. Mestinya ada solusi konkrit, radikal dan masif yang mestinya dilakukan untuk kembali membenahi persoalan yang terjadi. Ini bisa dilakukan dan digerakkan mulai dari sekarang," ungkap Roy dalam forum yang sama.

Roy mengajak agar seluruh masyarakat lebih peka terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini. Kesadaran tersebut, menurutnya, mesti dibarengi dengan tindakan langsung agar perusakan lingkungan yang sebagian besar disebabkan karena ekstraksi perusahaan pemilik modal, bisa menjadi bagian dari kampanye kesadaran.

Saskia, perwakilan masyarakat nelayan dan perempuan terdampak perubahan iklim, perusakan lingkungan akibat ekspansi dan ekstraksi perusahaan penambang pasir laut di Pulau Kodingareng, Makassar, mengaku saat ini masyarakat masih terus berjuang.

"Tidak ada kata lain selain kita masyarakat nelayan dan perempuan di sini terus berjuang menolak penambangan pasir yang masuk ke wilayah tangkap kami. Kalau ini terus dibiarkan, kami semakin terancam. Kehidupan, mata pencaharian kami diganggu dengan penambangan pasir," ungkapnya.

Masyarakat Kodingareng, kata Saskia, mulai merasakan dampak sejak kapal penambang pasir mulai beraktivitas pada Februari 2020 lalu. Sejak saat itu pula, masyarakat mulai resah. Air laut keruh, terumbu karang rusak, hasil tangkapan ikan tenggiri mulai menurun drastis.

Jauh sebelum aktivitas penambangan berlangsung, lanjut Saskia, masyarakat hidup baik-baik saja. Karena menggantungkan hidup di laut, mereka juga ikut menjaga kelestarian hayati laut di perairan Sangkarrang. "Selama penambangan titdak berhenti, perjuangan kami juga tidak akan berhenti. Hanya satu yang kami inginkan. Cabut izin tambang pasir dan hentikan sekarang juga," tegasnya.