Mahasiswa Makassar menolak Pilkada lewat DPRD. Mereka blokir jalan dan gelar aksi unjuk rasa dengan spanduk protes.
GAM menilai skema Pilkada melalui DPRD sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi dan sinyal kembalinya praktik Orde Baru.
Fajar Wasis memperingatkan bahwa Indonesia sedang berjalan mundur ke masa lalu jika hak rakyat untuk memilih pemimpinnya dicabut.
Makassar, IDN Times - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD memantik kemarahan mahasiswa di Makassar. Salah satunya dari Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM).
Mereka menolak wacana tersebut, karena menilai skema itu sebagai langkah mundur demokrasi dan pengkhianatan terhadap rakyat dan sinyal kembalinya praktik kotor Orde Baru.
Sebagai bentuk penolakan GAM menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan di pertigaan Jalan AP Pettarani - Letjen Hertasning, Kecamatan Rappocini, dengan menggunakan truk sebagai panggung orasi, Selasa (13/1/2026). Sejumlah spanduk bernada protes dibentangkan. Salah satunya bertuliskan, “Berkuasa boleh, menguasai jangan yah, Pak”.
Panglima GAM, Fajar Wasis, menegaskan wacana Pilkada melalui DPRD bukan isu iseng atau sekadar uji wacana. “Kami menilai ini bukan lagi sekadar wacana. Ini kami duga sebagai agenda politik yang sudah dirancang dan diukur secara sistematis oleh elite partai,” kata Fajar kepada awak media di lokasi.
Ia menyebut, jika hak rakyat untuk memilih pemimpinnya dicabut, maka itu sama saja dengan membunuh demokrasi secara perlahan. “Partai politik seharusnya menjadi wakil rakyat, bukan justru merampas kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Fajar memperingatkan, jika DPR benar-benar mengesahkan skema Pilkada lewat DPRD, maka Indonesia sedang berjalan mundur ke masa lalu.
“Ini adalah sistem yang lahir di Orde Baru. Kalau dihidupkan lagi di era reformasi, maka itu artinya kita sedang memutar arah sejarah ke belakang,” ujarnya.
Karena itu, massa aksi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyatakan sikap tegas dan menghentikan polemik ini.
“Setiap pernyataan Presiden adalah arah kebijakan negara. Kalau Presiden diam, kegaduhan ini akan terus dipelihara,” kata Fajar.
Ia menegaskan, mahasiswa akan terus berada di garis depan untuk mengawal demokrasi dari upaya-upaya pembajakan kekuasaan.
“Biarkan rakyat yang memilih. Selama konstitusi masih mengatur Pilkada langsung, tidak ada satu pun alasan yang sah untuk mencabut hak itu dari rakyat,” tutupnya.
Diketahui, sejumlah partai politik yang disebut mendukung Pilkada melalui DPRD antara lain Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan Demokrat. Sementara PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang secara terbuka menyatakan penolakan.