Nabire, IDN Times – Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di Kota Nabire, Papua Tengah, Rabu (10/12/2025), sempat memanas. Aksi di Pasar Karang diwarnai teriakan provokatif, seruan “Papua Merdeka”, hingga desakan long march menuju Kantor Gubernur.
Sejak pagi, ratusan peserta aksi dari berbagai elemen, dari pelajar, mahasiswa, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), hingga sejumlah kelompok alumni, mulai mengisi lima titik lokasi unjuk rasa, salah satunya Pasar Karang. Di titik ini, massa menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari penarikan militer di Papua hingga penyelesaian dugaan pelanggaran HAM.
Poster dan spanduk tuntutan dibentangkan, sementara para orator menyampaikan kritik tajam kepada pemerintah. Suasana memanas ketika seorang orator menyebut nama Kantor Gubernur, yang langsung dibalas massa dengan teriakan “Bakar!”. Respons serupa juga muncul saat nama Kantor Bupati disebut. Teriakan “Papua Merdeka” kembali menggema setelah orator memekikkan kata “Papua”.
Meski demikian, aksi tetap berlangsung tertib dalam pengamanan ketat aparat gabungan Polres Nabire, Dalmas Polda Papua Tengah, TNI AL, Brimob, serta Satpol PP provinsi dan kabupaten. Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, yang turun langsung memantau jalannya aksi, menegaskan bahwa unjuk rasa damai merupakan hak warga negara.
“Kami tidak melarang aksi unjuk rasa damai. Ini adalah hak konstitusional warga yang dijamin undang-undang. Tugas kami adalah mengamankan, melayani, dan melindungi,” ujarnya.
Tatiratu menjelaskan bahwa polisi telah menerima surat pemberitahuan resmi mengenai rencana aksi tersebut, dengan estimasi massa mencapai 500–1.000 orang. Namun, permintaan long march ditolak karena dinilai berpotensi mengganggu kegiatan vital masyarakat.
“Kalau lima titik ini melakukan long march bersamaan dengan jumlah massa bisa mencapai 500 sampai 1.000 orang, kami khawatir akan mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan chaos,” jelasnya. Pertimbangan itu mencakup aktivitas perdagangan mama-mama di Pasar Karang, kepadatan lalu lintas kota, hingga jadwal ujian di sejumlah kampus.
Ketegangan meningkat saat massa di Pasar Karang bersikeras ingin keluar dari titik aksi untuk long march menuju Kantor Gubernur Papua Tengah. Wakapolres Nabire, Kompol Piter Kendek, turun langsung bernegosiasi di tengah kerumunan.
“Adik-adik, saya minta dengan hormat, tidak ada aksi long march. Karena itu akan mengganggu aktivitas dan ketertiban umum,” tegasnya.
Polisi sempat menawarkan truk untuk mengangkut massa menuju lokasi tujuan, namun tawaran itu ditolak. Massa memilih bertahan di badan jalan hingga menutup akses utama Pasar Karang, sementara aparat melakukan pengalihan arus lalu lintas.
Di tengah tensi tinggi tersebut, aksi tetap berjalan kondusif. Para peserta terus menyuarakan tuntutan mereka, sementara aparat menjaga batas antara ruang berekspresi dan ketertiban umum.