Akademisi Unhas Deklarasi Ingatkan Jokowi Tetap di Koridor Demokrasi

Para guru besar ini mengingatkan agar Presiden Jokowi senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

"Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," kata Prof Triyatni saat membacakan isi petisi tersebut.

Kemudian, mereka juga meminta KPU, Bawaslu dan DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.

"Menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat," demikian isi petisi tersebut.

Ketua Dewan Kehormatan Unhas, Prof Amran Razak, mengatakan pembacaan petisi ini menandakan bahwa para guru besar dari Kampus Merah ini turut menjaga peradaban dunia terutama merawat demokrasi tetap terjaga. Apalagi, mereka juga adalah pelaku dari reformasi.

"Oleh sebab itu kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi ini kembali ke jalan yang benar," kata Prof Amran saat diwawancarai awak media.

Prof Amran berpandangan, konstalasi politik bisa menimbulkan bermacam pendekatan. Hanya saja, politik tetap mempunyai etika dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 sebagai pijakan fundamental berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks ini, para guru besar Unhas tersebut hendak menyampaikan bagaimana demokrasi ini tetap kita rawat. Pasalnya, demokrasi bukan hanya untuk anak bangsa melainkan seluruh dunia.

"Kalau demokrasi ini sudah susah dipertanggungjawabkan maka susah untuk menjadi bangsa yang bermartabat sepanjang dunia secara global," kata Prof Amran.

Prof Amran juga menekankan bahwa keresahan masyarakat terhadap situasi demokrasi di Indonesia ini harus ditanggapi. Para akademisi, menurut Prof Amran, hendak mengawal semangat besar reformasi agar tidak cedera karena ada ketidaknyamanan di dalam berdemokrasi.

Dia menegaskan semua sudah mempunyai landasan hukum yang jelas. Untuk itu, landasan hukum tersebut harus ditaati agar bisa menjadi bangsa yang bermartabat dan mempunyai landasan hukum.

"Kita kembali menjaga koridor demokrasi. Jangan kita keluar. Kalau ada yang keluar, wajib kampus mengingatkan kembali ke dalam. Itu tugas kampus sebagai penjaga peradaban," kata Prof Amran.