AJI Makassar: Narasumber Project Multatuli Dikriminalisasi

Nurdin menjelaskan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dihadirkan untuk melindungi kebebasan pers. Hal itu dikarenakan kebebasan pers merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-undang Dasar pasal 28E.
 
“Payung hukum pers yang dipakai untuk melindungi narasumber merupakan poin penting. Pasalnya, narasumber dan pers merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Kriminalisasi terhadap narasumber adalah serangan kepada pers, serangan terhadap kebebasan berpendapat,” kata Nurdin.
 
Nurdin mengatakan jika narasumber Project Multatuli berlanjut di ranah kepolisian dan tidak dijadikan sebagai sengketa pers maka akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. Karena itu, AJI Makassar mendesak pihak penyidik kepolisian Dit Reskrimsus Polda Sulsel untuk tidak menerima laporan sengketa pemberitaan yang menjadi ranah Dewan Pers.

"Kasus ini tidak bisa dibiarkan, karena akan berdampak kepada narasumber lain untuk hati-hati atau membatasi bicara kepada media. Jika narasumber tidak mau diwawancara akan mengancam kerja-kerja jurnalisme,” tegasnya.

Senada dengan itu, Advokat Publik YLBHI-LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Makassar, Abdul Azis Dumpa juga menilai pelaporan narasumber Projects Multatuli ke polisi itu salah alamat. Pasalnya, pihak yang dilaporkan adalah produk jurnalistik yang dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Azis menjelaskan, jika pihak yang bersangkutan keberatan terhadap produk jurnalistik, maka seharusnya dia menempuh langkah-langkah melalui permintaan hak jawab atau hak koreksi, atau penyelesaian lewat mekanisme di Dewan Pers. 
 
“Pelaporan narasumber dan penyelesaian sengketa pers harus ke Dewan Pers, bukan ke pidana,” kata Azis Dumpa.

Azis menyinggung soal Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 02/DP/MoU/II/2017 Tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. 

"Dalam nota kesepahaman antara pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Dewan Pers di pasal 4 menegaskan pihak kepolisian harus mengarahkan kasus yang dilaporkan ke polisi agar diselesaikan melalui Dewan Pers terlebih dahulu,” kata Azis.

Azis mengatakan dalam undang-undang pers narasumber justru harus dilindungi. Hal tersebut terlihat pada keberadaan hak tolak di media.
 
"Indonesia berada dalam situasi darurat kekerasan seksual. Kriminalisasi terhadap korban atau keluarga korban kekerasan seksual, akan membuat kasus ini sulit terungkap ke publik. Institusi kepolisian seharusnya melindungi korban maupun keluarganya," katanya.