Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IMG_9690-1024x694.jpeg
Pemerintah Kota Makassar meluncurkan aplikasi LONTARA+ versi 1.0 sebagai platform digital terpadu untuk seluruh layanan publik kota. (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar menyoroti langsung kinerja RT dan RW sebagai pihak yang paling dekat dengan warga. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pelayanan publik di tingkat lingkungan menjadi penentu utama apakah masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah.

Penegasan itu disampaikan saat silaturahmi dan pengarahan kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar di Pantai Bosowa, Minggu (8/2/2026). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi peran RT/RW dalam merespons persoalan warga, mulai dari layanan dasar hingga kebersihan lingkungan.

1. Wali Kota minta RT/RW tidak pasif dan wajib respons keluhan warga

Suasana pemilihan ketua RT/RW serentak di Di TPS ORW 5, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Rabu (3/12/2025). IDN Times/Asrhawi Muin

Munafri menekankan bahwa RT dan RW bukan sekadar perangkat administratif, tetapi ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “RT dan RW bukan sekadar perangkat administratif, melainkan ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga,” tuturnya.

Ia mengingatkan agar tidak ada lagi aparat lingkungan yang dinilai pasif atau tidak hadir ketika warga membutuhkan solusi. “Saya tidak mau dengar ada RT/RW dilaporkan karena tidak mau mendengar keluhan warganya. Tidak mau bergaul dengan tetangganya. Apalagi tidak mau menjalankan program pemerintah,” ujarnya.

Munafri juga menyebut pemerintah kota tidak bisa menyelesaikan persoalan sosial sendirian. Kolaborasi dengan RT/RW dinilai penting karena mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi wilayah terkecil, termasuk masalah sosial, infrastruktur, hingga pelayanan dasar. “Karena itu, setiap amanah yang diberikan masyarakat harus dibalas dengan kerja nyata, kepedulian, serta kehadiran aktif dalam menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing,” lanjut Appi.

2. Aduan warga dipantau lewat aplikasi, batas tindak lanjut dua hari

Pemerintah Kota Makassar meluncurkan aplikasi LONTARA+ versi 1.0 sebagai platform digital terpadu untuk seluruh layanan publik kota. (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota memperkenalkan sistem pengaduan digital melalui aplikasi Lontara yang wajib diunduh oleh RT/RW. Aplikasi ini digunakan untuk memantau laporan warga dan mempercepat koordinasi dengan kelurahan serta kecamatan.

Ia menjelaskan bahwa aduan yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu dua hari akan langsung masuk ke ponsel pribadinya untuk dievaluasi. “Persoalan jalan, sampah, dan drainase harus cepat diselesaikan. Alhamdulillah, tahun ini banjir di Makassar jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Selain itu, RT/RW diminta aktif melaporkan kondisi wilayah secara berkala kepada lurah dan camat. Menurutnya, RT/RW merupakan ujung tombak pemerintah dalam memantau kondisi lingkungan, mulai dari persoalan sosial hingga infrastruktur.

3. Kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah jadi fokus utama

ilustrasi sampah (pixabay.com/Hans)

Munafri menempatkan isu kebersihan sebagai perhatian khusus dalam arahannya kepada RT/RW. Ia meminta pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya dan melibatkan partisipasi warga melalui kerja bakti rutin serta pemanfaatan bank sampah. “Ini untuk menunjukkan bahwa kita serius menjaga lingkungan. Kebersihan adalah dasar dari kesehatan,” imbuh Appi.

Terkait retribusi sampah, kebijakan pembebasan biaya hanya diberikan kepada warga kurang mampu, salah satunya diukur dari daya listrik rumah tangga 900 watt. “Kalau tinggal di perumahan real estate, tidak bisa minta gratis sampah. Ini soal keadilan,” tegasnya.

Pemerintah kota juga menyiapkan penghargaan bagi RT/RW terbaik pada akhir tahun dengan hadiah mencapai ratusan juta rupiah sebagai insentif kinerja. Botol plastik bekas disebut memiliki nilai jual sekitar Rp7.000–Rp8.000 per kilogram dan bisa menjadi tambahan pendapatan di tingkat lingkungan.

4. Pemkot dorong bansos digital dan larang pungutan liar di tingkat kelurahan

Ilustrasi Bansos (dok. IDN Times)

Wali Kota menekankan pentingnya tata kelola bantuan sosial yang transparan dengan sistem berbasis digital. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi anggapan bantuan hanya diberikan kepada kerabat aparat lingkungan. “Tidak boleh lagi ada cerita yang dapat bantuan itu sepupunya Pak RT atau Pak RW. Bansos harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Selain itu, RT/RW diminta bekerja sama dengan lurah untuk mengawasi potensi penyalahgunaan kewenangan, termasuk praktik pungutan liar. Munafri juga mengingatkan agar sekat politik ditinggalkan karena seluruh RT/RW kini merupakan bagian dari pemerintah kota. “Hari ini tidak ada lagi orangnya A, orangnya B, atau orangnya C. Semua adalah orangnya Wali Kota Makassar,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia turut memaparkan sejumlah program prioritas seperti seragam sekolah gratis, penguatan akses air bersih melalui PDAM, Makassar Creative Hub untuk anak muda, hingga pembangunan Stadion Untia yang ditargetkan rampung pada 2027–2028. Ia menegaskan target lima tahun kepemimpinannya adalah memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk kemudahan akses kesehatan, kebutuhan pangan, dan kesempatan kerja. “Saya tidak mau lihat lagi ada warga susah berobat di Puskesmas, dan susah mendapatkan pekerjaan di Kota Makassar. Ini harus kita kerjakan bersama RT/RW,” tegasnya.

Editorial Team