Ada Nikah Massal di HUT ke-419 Makassar, Ini Syarat Jadi Pesertanya

Program Nikah Massal 2026 menyasar pasangan calon pengantin yang berdomisili di Kota Makassar. Administrasi kependudukan calon kepala keluarga minimal harus tercatat sebagai warga Kota Makassar.

Peserta juga diprioritaskan dari masyarakat kurang mampu. Kriteria tersebut dilihat berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga, khususnya kelompok Desil 1–5, atau memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah berdasarkan hasil asesmen lapangan.

Selain calon pengantin yang belum menikah, program ini juga mengutamakan pasangan yang telah menikah tetapi terkendala persyaratan untuk mengikuti itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Muhammad mengatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan program tersebut melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Menurutnya, program nikah massal menjadi salah satu layanan yang ditunggu masyarakat.

"Program ini merupakan kegiatan yang ditunggu oleh calon pengantin. Dari Kementerian Agama, kami siap mendukung melalui KUA," ujar H. Muhammad.

Ia mengatakan, persiapan perlu dilakukan sejak awal, terutama terkait penentuan tanggal pelaksanaan dan pendataan calon pengantin. Penjaringan peserta juga diharapkan dilakukan secara terkoordinasi hingga tingkat kelurahan.

"Kami berharap calon pengantin ini dicari dan dipastikan sejak awal. Yang pertama melalui imam kelurahan, kemudian diintegrasikan dengan Dukcapil agar tidak terjadi masalah," jelasnya.

H. Muhammad menekankan pentingnya validasi data kependudukan sebelum proses pernikahan dilaksanakan. Nama dan identitas calon pengantin harus dipastikan sesuai dengan dokumen resmi agar tidak menimbulkan persoalan administrasi setelah akad.

"Nama dan identitas harus diperbaiki sejak awal. Jangan sampai setelah semuanya terlaksana baru muncul masalah," tegasnya.

Selain validasi administrasi, sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting agar calon peserta mengetahui program dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan begitu, kuota maksimal 210 pasangan dapat diisi oleh peserta yang sesuai kriteria.

"Yang perlu kita persiapkan adalah sosialisasi kepada masyarakat agar kuota ini terpenuhi dengan persyaratan yang sesuai," katanya.

Rapat persiapan tersebut dihadiri unsur Dinas Sosial, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, BAZNAS Kota Makassar, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.