Ada Ancaman Pidana, Polisi Ingatkan Paslon Tidak Kerahkan Massa

Yudhiawan mengatakan, polisi mengingatkan setiap paslon mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020, paslontidak dibolehkan menggelar kegiatan yang mengerahkan massa.

Sebagai gantinya, paslon bisa menggelar kampanye secara virtual. Cara itu bisa mencegah munculnya klaster pilkada.

"Jadi memang tidak perlu lagi ada iring-iringan yah. Paling utana adalah protokol kesehatan, karena pengerahan massa paslon segala macam kan dilarang," ucap Yudhiawan.

Yudhiawan menyebut, sekitar 2/3 kekuatan personel jajaran Polrestabes Makassar telah disiagakan untuk pengamanan Pilkada Makassar 2020. Petugas bersiaga untuk setiap tahapan, mulai dari pelaksanaan kampanye hingga selesai, termasuk pada pemungutan suara 9 Desember 2020.

Polisi, kata Yudhiawan, akan disebar ke titik-titik strategis untuk memastikan pilkada berjalan lancar dan aman. Salah satu yang jadi konsentrasi pengamanan adalah tempat pemungutan suara (TPS).

"Kurang lebih 1500 dari personel Polrestabes kemudian di-backup dari Polda Sulsel sekitar 900 personel. Kita juga bisa meminta bantuan ke rekan-rekan TNI suatu waktu apabila diperlukan," dia mengatakan.

Jika ada paslon yang mengerahkan massa saat kampanye, mereka bisa dijerat pidana. Kapolrestabes menyebut ada sejumlah pasal yang bisa diterapkan kepada mereka yang melanggar.

Pasal yang dimaksud antara lainUndang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ada juga Pasal 212, 216 ayat 1, serta 218 pada KUHP. Selain itu ada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

"Karenanya harus diingat bahwa sampai hari ini instruksi presiden itu menjelaskan bahwa masih situasi pandemi," kata Yudhiawan.

Berikut ini bunyi pasal KUHP yang mengancam paslon jika mengerahkan massa:

Pasal 212:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 216 ayat (1):

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 218 KUHP:

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.