7 Komisioner KPID Sulsel 2024-2027 Tetap Dilantik meski Berpolemik

09 Okt 2024, 19:19 WIB

Ashrawi Muin

Komisioner KPID Sulawesi Selatan (Sulsel), Irwan Ade Saputra, Rabu (9/10/2024). IDN Times/Ashrawi Muin

Intinya sih...

Pj Gubernur Sulsel melantik 7 komisioner KPID Provinsi Sulsel periode 2024-2027, meski masih berpolemik.
Zudan menegaskan bahwa prosedur rekrutmen komisioner tersebut sesuai dengan peraturan KPI dan merupakan ketetapan administratif.
Irwan Ade Saputra akan melanjutkan program gugus tugas pengawasan Pemilu dan Pilkada serta sosialisasi untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, tetap melantik 7 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2024-2027 meski masih berpolemik. Pelantikan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (9/10/2024).

Tujuh komisioner tersebut yaitu Hamka, Irwan Ade Saputra, Marselius Gusti Palumpum, Nasruddin, Poppy Trisnawati, Abdi Rahmat, dan Ahmad Kaimuddin Ombe.

Dalam sambutannya, Zudan menyampaikan mengenai prosedur rekrutmen ketujuh komisioner tersebut hingga pelantikan. Dia menyatakan prosedurnya cukup panjang sejak tahun 2023 hingga akhirnya DPRD Sulsel mengirimkan 7 nama kepada Pemprov.

"Sesuai dengan peraturan KPI, 7 nama itu ditetapkan secara administratif oleh gubernur. Artinya, dari peraturan KPI itu, gubernur tidak boleh menetapkan selain yang sudah dikirimkan oleh DPRD," kata Zudan.

1. Zudan minta KPID edukasi masyarakat pilih dan pilah berita

Pelantikan komisioner KPID Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (9/10/2024). IDN Times/Ashrawi Muin

Menurut Zudan, dengan dilantiknya KPID Sulsel, pelantikan ketujuh komisioner tersebut merupakan ketetapan administratif. Mereka pun kini bisa mendapat gaji, hak protokoler dan hak keuangan.

Dia pun meminta publik mendukung kerja komisioner KIPD kemajuan dunia penyiaran Provinsi Sulawesi selatan. Dia juga memberikam atensi kepada ketujuh komisioner tersebut agar mampu mendorong masyarakat dalam memilih dan memilah berita.

"Termasuk berita Pilkada agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memfilter berita yang cocok bagi dirinya dan yang tidak menimbulkan konflik bagi dirinya dan masyarakat," kata Zudan.

2. KPID akan melanjutkan program dari komisioner periode sebelumnya

Komisioner KPID Sulawesi Selatan (Sulsel), Irwan Ade Saputra, Rabu (9/10/2024). IDN Times/Ashrawi Muin

Irwan Ade Saputra yang baru dilantik para komisioner akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh komisioner KPID Sulsel periode 2020-2023. Program yang saat ini berjalan yaitu gugus tugas pengawasan Pemilu dan Pilkada bersama KPU dan Bawaslu.

"Selama ini kita berjalan intens sekarang akan terus dilanjutkan sampai pelaksanaan pilkada 27 November 2024 nanti," kata Ade, sapaannya.

Program lainnya yaitu pelaksanaan sosialisasi untuk memastikan masyarakat memilah dan memilih tontonan yang bisa menjadi tuntunan bagi masyarakat. KPID, kata dia, harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel dan bertanggung jawab.

"Itu menjadi salah satu konsen kami di KPID Sulsel selain tupoksi seperti biasa sesuai dengan undang-undang dan regulasi adalah bagaimana menjaga eksistensi penyiaran lokal baik radio maupun TV," kata Ade.

3. Menanggapi penolakan sebagai dinamika

Pelantikan komisioner KPID Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (9/10/2024). IDN Times/Ashrawi Muin

Terkait adanya riak-riak penolakan, Ade memandang itu sebagai dinamika. Menurutnya, hal itu tidak bisa dicegah sebab dalam demokrasi, keterbukaan informasi semua memungkinkan.

"Jadi mengapresiasi, ini bentuk meluapkan ekspresi yang mungkin kita tidak tahu, mungkin di pandangan mereka belum seperti yang mereka inginkan. Tapi tentu kita ini lembaga negara yang mempunyai regulasi aturan main," kata Ade.

Lagipula, kata dia, Pj Gubernur juga telah menyampaikan regulasi dan prosedur rekrutmen komisioner tersebut mulai dari pembentukan pansel, seleksi, proses di DPRD hingga diserahkan kepada Pemprov Sulsel. Ade pun mengapresiasi hal tersebut.

"Itu secara rinci disampaikan. Kita mengikut di situ. Bagaimana tahapannya, apakah sudah secara substansi, sudah mengikuti atau tidak, atau ada sesuatu yang belum dipenuhi, kan di situ," kata Ade.