7 Daerah Rampung, Sulsel Kebut Koperasi Merah Putih di 17 Wilayah Lain

Program Koperasi Merah Putih ditujukan untuk membangun ekosistem ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Setiap koperasi bisa mengajukan pembiayaan usaha hingga Rp3 miliar. 

Namun, jumlah pencairan akan disesuaikan dengan hasil evaluasi proposal oleh perbankan yang ditunjuk pemerintah. Penilaian proposal diserahkan kepada pihak bank yang akan menentukan besaran anggaran sesuai kelayakan isi proposal.

"Umpamanya, proposalnya mengajukan paling tinggi Rp3 miliar dan dihitung-hitung oleh bank cocoknya Rp500 juta, itu aja yang dicairkan dan itu dibayar ulang oleh koperasi yang bersangkutan, jadi bukan hadiah, dikembalikan," katanya.

Jufri mengungkapkan proses pengesahan akta koperasi oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu hambatan. Banyaknya permohonan yang masuk dari seluruh Indonesia menyebabkan antrean legalisasi cukup panjang.

"Khususnya mengenai pengesahan akte pendirian koperasi yang diajukan oleh notaris terutama di Kemenkumham, mengingat tingginya jumlah pengajuan koperasi di seluruh Indonesia," kata Jufri.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat tersebut menjelaskan, Koperasi Merah Putih akan mengelola unit usaha strategis seperti logistik desa, gudang hasil tani, apotek, dan klinik desa. Selain itu, koperasi juga disiapkan sebagai agen pupuk, penyalur bantuan, dan mitra penyerapan gabah maupun produk lokal lainnya.

"Kopdes ini juga akan menjadi penyalur elpiji, penyerapan gabah, agen BRIlink/BNIlink, sewa alsintan, layanan pos/logistik, penyalur bantuan pemerintah, dan bisnis komoditas lokal unggulan," katanya.

Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 9 Tahun 2025 dan bertugas di level nasional hingga kabupaten/kota. Satgas bertanggung jawab langsung kepada Presiden.