66 PSU Ditolak, Bawaslu Maluku: Penyelenggara akan Dilapor Pidana

Subair menegaskan, alasan menjadikan penyelenggara Pemilu sebagai terlapor karena rekomendasi PSU dari Bawaslu Kabupaten/Kota di Maluku ke KPU didasari fakta dan bukti dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana temuan mereka. Tetapi justru ditolak.

Misalnya, ada selisih perhitungan antara surat suara yang dihitung dengan pemilih yang hadir di TPS. Kejadian ini ditemukan pada TPS 11, TPS 22 Desa Halong, Kecamatan Baguala dan TPS 10 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Beda lagi di TPS 5 Desa Nania Kecamatan Baguala, TPS 3 Kelurahan Urimesing. Di tiga TPS ini, pemilih DPK menggunakan hak pilihnya tidak sesuai domisili.

“Dugaan tindak pinda Pemilu serupa juga terjadi di sejumlah TPS di Kabupaten Buru dan Maluku Tengah,” jelasnya.

Selain di Kota Ambon, Kabupaten Buru dan Maluku Tengah, dugaan pelanggaran pemilu dengan kasus berbeda juga terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru.

Atas rentetan temuan dugaan pelanggara pemilu itu, maka Bawaslu kabupaten/kota merekomendasikan PSU sebanyak 70 TPS.

Rinciannya, kata Subair, meliputi Kota Ambon 7 TPS, Kabupaten Buru 8 TPS, Seram Bagian Barat 19 TPS, Maluku Tengah 3 TPS, Seram Bagian Timur 8 TPS, Kepulauan Tanimbar 12 TPS, Maluku Tenggara 3 TPS, dan Kepulauan Aru 10 TPS.

Sayangnya, dari 70 TPS yang direkomendasikan PSU tersebut hanya 4 TPS yang ditindaklanjuti KPU guna menggelar PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Tenggara.

Padahal, 66 TPS lainnya juga terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Tetapi tidak diakomodir oleh KPU Kabupaten/Kota di Maluku.

Di Kabupaten Seram Bagian Timur di TPS 001 dan TPS 003 Desa Kwaos, Kecamatan Siritaun Wida Timur.“Tetapi yang terjadi TPS 003 tidak melakukan PSU karena keterlambatan logistik Pemilu,” ungkapnya.

Sedangkan di Kabupaten Maluku Tenggara, PSU dilakukan pada TPS 03 Letman Kecamatan Kei Kecil, TPS 001 dan TPS 002 Desa Watlaar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur.

“Jadi empat TPS di dua kabupaten tersebut yang disetujui PSU oleh KPU, satu TPS tak melaksanakan PSU,” ujarnya.

Subair menegaskan, para penyelenggara juga akan dijadikan sebagai teradu dalam dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab ditemukan kelalaian sehingga menyebabkan proses pemungutan dan perhitungan suara tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kelalaian itu, bagi Subair, telah menyalahi asas dan prinsip penyelenggara Pemilu. ”Telah diatur secara jelas pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” tegasnya.