5 Kasus Korupsi Mandek di Polda Sulsel Menurut ACC

26 Mei 2022, 13:16 WIB

Markas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jl Perintis Kemerdekaan Km 17, Makassar. Dahrul Amri/IDN Times Sulsel

Makassar, IDN Times - Tim peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mencatat ada lima kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mandek ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan. Kasus-kasus itu menjadi perhatian publik.

"Ada banyak kasus korupsi ditangani polda sudah bertahun-tahun, itu semua mandek, ada data kami," kata Wakil Direktur ACC Sulawesi Anggareksa kepada IDN Times Sulsel, Kamis (26/5/20220).

ACC Sulawesi yang berkantor di Ruko Pettarani Jl AP Pettarani Makassar adalah lembaga independen dan lembaga publik yang bergerak dengan spirit pemberantasan korupsi. Setiap tahun, ACC merilis temuan kasus mandek dan deretan data kasusnya.

Berikut ini lima kasus korupsi yang ditangani Polda Sulsel dan dianggap mandek:

1. Dugaan gratifikasi mutasi kendaraan di Dishub Sulsel

ilustrasi gratifikasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Kasus dugaan gratifikasi dalam penertiban rekomendasi peralihan kendaraan pelat hitam ke pelat kuning oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulsel ditangani tim penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda sejak pertengahan tahun 2019 dengan status penyelidikan.

Saat itu Kepala Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kompol Yudha Wirajati mengatakan, kasus diambil alih dan statusnya penyelidikan. Sebelumnya pihak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyoroti adanya dugaan gratifikasi tersebut.

2. Pembangunan halte Bus BRT Mamminasata

Ilustrasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang. (IDN Times/Dhana Kencana)

Dugaan korupsi pembangunan halte Bus BRT Mamminasata yang mulai masuk pada pertengahan 2019 itu dalam penyelidikan pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel. Beberapa orang dan pihak terkait juga dipanggil dan dimintai keterangan di Polda.

Bahkan saat itu, Direskrimsus Polda, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono yang kini naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen), jabat Direktur Koordinasi dan Supervisi II KPK, bilang, kasus itu segera naik sidik.

Artinya bakal ada orang ditetapkan tersangka. Tapi hingga kini, kasus korupsi halte Bus BRT Mamminasata yang merupakan proyek nasional dari Kementerian Perhubungan ini belum ada perkembangan dan progresif dari penyelidikan dan penyidikan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.

3. Korupsi pengadaan seragam olahraga di Toraja

Ilustrasi ASN (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Penyidik Ditreskrimsus Polda mulai menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan seragam olahraga pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja sekitar akhir 2019. Pasalnya anggaran pengadaan seragam itu bersumber dari APBD tahun 2016.

Dalam laporan dugaan korupsi pengadaan seragam olahraga ini, penyidik Polda Sulsel sudah memanggil dan memeriksa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Tana Toraja pada akhir 2019. Tapi hingga kini status kasus tersebut belum ada perkembangannya.

4. Dugaan korupsi Dana Bansos Covid 19 Makassar

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Kasus yang menjadi perhatian publik adalah korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) COVID- 19 yang ditangani pada tahun 2020. Kasus ini jadi perhatian karena sejumlah pejabat diperiksa, seperti mantan pj walikota, Iqbal Suhaeb dan mantan Kadis Sosial, Mukhtar Tahir.

Perkembangan terakhir kasus ini saat Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widony Fedri diwawancarai wartawan pada Januari 2022. Saat itu Widony berjanji bahwa kasus ini menjadi prioritas dan sementara masih menunggu hasil pemeriksaan BPK RI.

5. Korupsi program peremajaan sawit rakyat di Luwu Timur

Ilustrasi Perkebunan Kelapa Sawit (IDN Times/Sunariyah)

Dugaan kasus korupsi peremajaan sawit rakyat di Luwu Timur juga menjadi perhatian publik dan kini masih ditangani pihak Ditreskrimsus Polda Sulsel. Pada kasus yang ditangani sekitar 2020 ini, polisi telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi yang terkait.

Anggaran program peremajaan kelapa sawit memakai dana hibah Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang digunakan untuk kebun sawit petani dengan bantuan sebesar Rp 25 juta per-hektar dari lahan sawit seluas 2.000 hektar.

IDN Times Sulsel langsung mengkonfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Komang Suartana terkait progres dan perkembangan kasus-kasus yang ditangani penyidik Polda Sulsel. Namun menurut penjelasannya, belum ada progres berarti pada penanganan kasus-kasus yang dimaksud.

"Belum ada (perkembangan), tapi sudah ada yang naik sidik," kata Kombes Komang saat dikonfirmasi. Dia juga tidak merincikan perkembangannya. Bahkan dia meminta mengkonfirmasi Direskrimsus Kombes Pol Widony Fedri, tapi tidak ada jawaban.