4 Kabupaten di Sulsel Ajukan Penangguhan Cicilan Bank Anggota DPRD

Surat serentak diterbitkan sejak Senin (27/4) kemarin. Surat permohonan ditujukan kepada seluruh pimpinan bank cabang daerah setempat. Terdapat tiga poin umum yang disebutkan penanggung jawab masing-masing daerah yang mengajukan keringanan cicilan. Namun keringanan hanya dikhususkan bagi aparatur sipil negara (ASN) lingkup daerah setempat hingga anggota DPRD masing-masing daerah.

Umumnya, pertimbangan pengajuan berlandaskan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Corona dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Landasan lainnya adalah berdasarkan surat edaran bupati soal pencegahan penyebaran COVID-19 dan aspirasi pimpinan dan anggota DPRD dan ASN. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Syafruddin Nurdin juga membenarkan perihal surat permohonan tersebut.

"Itu kan (sifatnya) pengajuan. Kalau bank setuju, kalau tidak berarti tidak. Saya kira itu standar (normal). (Apalagi) semua kabupaten ajukan (permohonan) itu," ungkapnya saat memberikan keterangan terpisah kepada jurnalis.

Surat ditandatangani resmi oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati masing-masing. Isi surat yang dimohonkan agar bank memberikan penangguhan pembayaran angsuran pinjaman dan bunga kepada anggota DPRD dan ASN.

Permohonan diajukan selama tiga bulan. Terhitung bulan Mei 2020 ini hingga Juli 2020 mendatang. Permohonan semata-mata diajukan untuk mengurangi beban ASN dan anggota DPRD selama tanggap darurat bencana wabah COVID-19.

Surat permohonan ditembuskan ke Gubernur Sulsel, Ketua DPRD masing-masing daerah dan Inspektorat daerah masing-masing. Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel menyayangkan sikap pemda terkait pengajuan keringanan ke bank.

"Innalillah. Betul-betul hanya peduli sesama. Dan abai pada kondisi rakyatnya. Dengan surat ini seolah menegaskan telah terjadi degradasi moralitas tata kelola pemerintahan kita yang hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu," kata pendiri Kopel Sulsel Syamsuddin Alimsyah saat dikonfirmasi terpisah.

Syamsuddin berpendapat, seharusnya yang mesti dimohonkan untuk keringanan adalah rakyat. Bukan pejabat yang berkepentingan. Masyarakat pekerja harian yang dianggap Syamsuddin paling merasakan dampak COVID-19. Belum lagi, pembatasan aktivitas secara langsung jelas berpengaruh dengan kondisi ekonomi rakyat yang sudah menuju pada titik kritis.

"Berbeda pejabat dan DPRD mereka tetap saja akan menerima gaji dan tunjangan secara terus menerus. Perlu dipahami pinjaman kredit mereka adalah individual dan keperluan individual yang tidak berkaitan dengan publik. Kecuali kalau yang bayarkan pinjamannya selama ini adalah uang APBD," tegas Syamsuddin.

Di sisi lain, lanjutnya, rakyat justru menunggu keputusan pemerintah untuk merealokasi anggaran untuk menyasar program yang tidak mendesak dialihkan ke kepentingan rakyat selama situasi pandemik COVID-19.

"Bukan hanya memberi keringanan kepada ASN dan DPRD. Sebab duit yang diputar di BPD adalah dana publik yang mayoritas dari APBD yakni hasil pembayaran pajak dan retribusi termasuk rakyat kecil di kampung-kampung," imbuh Syamsuddin.