Makassar, IDN Times - Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali memeriksa sejumlah mantan pimpinan dan anggota DPRD Sulsel periode 2019–2024, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan pemeriksaan berlangsung di lantai 5 Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (24/4/2026).
Total ada 10 orang yang dijadwalkan hadir, namun satu di antaranya mangkir, sehingga hanya sembilan orang yang memenuhi panggilan penyidik.
Dari sembilan orang yang hadir, empat di antaranya merupakan unsur pimpinan DPRD Sulsel periode 2019 2024, empat lainnya berasal dari Badan Anggaran (Banggar), serta satu orang Sekretaris DPRD Sulsel periode 2023.
Beberapa nama yang terlihat memenuhi panggilan penyidik di antaranya mantan Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari yang kini menjabat Bupati Barru, mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin yang kini menjabat Wakil Bupati Gowa, serta Syaharuddin Alrif, yang kini menjabat Bupati Sidrap.
Ketiganya juga diketahui telah menjalani pemeriksaan pada pekan sebelumnya dalam perkara yang sama. Sementara satu nama yang kembali tidak memenuhi panggilan adalah politisi Demokrat, Ni’matullah.
Soetarmi menyebut para eks legislator dipanggil untuk dimintai keterangan terkait proses perencanaan dan penganggaran proyek pengadaan bibit nanas yang bersumber dari APBD Sulsel 2024.
“Pemeriksaan ini terkait Banggar, khususnya dalam perencanaan dan pembahasan anggaran kegiatan bibit nanas. Penyidik ingin mendalami sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan mereka,” ujar Soetarmi, Minggu (26/4/2026).
Menurut Soetarmi, pemeriksaan ini masih berstatus pendalaman. Penyidik tengah menelusuri apakah ada unsur kesengajaan (mens rea) serta potensi keterlibatan pihak legislatif dalam proses penganggaran proyek tersebut.
“Penetapan tersangka tentu harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup. Saat ini masih dalam tahap pendalaman,” jelasnya.
Dalam perkara ini, Kejati Sulsel telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bahtiar Baharuddin selaku mantan Penjabat Gubernur Sulsel, Hasan Sulaiman sebagai tim pendamping, Uvan Nurwahidah selaku KPA dan PPK, serta Ririn Riyan Saputra Ajnur yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan.
Selain itu, turut ditetapkan sebagai tersangka yaitu Direktur Utama PT Almira Agro Nusantara, Rimawaty Mansyur, sebagai pihak penyedia proyek, serta Rio Erlangga dari pihak swasta.
Penyidik menduga proyek pengadaan bibit nanas tersebut bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Hingga kini, aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih terus ditelusuri.
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari membenarkan pemeriksaan yang kedua kalinya oleh penyidik Kejati Sulsel. Ia mengaku kembali diperiksa bersama dua pimpinan eks DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif dan Darmawangsa Muin.
"Memang alhamdulillah kami bertiga itu kembali ke kejati. Itu terkait dengan saya harus mengklarifikasi juga terkait apa yang telah kami sampaikan pada saat pemeriksaan sebelumnya dan itu untuk kepentingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ujar Andi Ina kepada awak media.
Ina Kartika menyebut, pemeriksaan kedua berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh BPKP.
"Soal anggaran seperti apa, boleh kita saja langsung (minta keterangan) ke kejaksaan. Tapi terkait pemanggilan saya itu terkait dengan pengklarifikasian oleh BPKP," tandasnya.