2025, Kemenkum Sulsel Catat Kinerja Positif, PNBP Naik 3,2 Persen

09 Des 2025, 23:47 WIB

Darsil Yahya Mustari

Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal (Foto : IDN Times / Darsil Yahya)

Intinya sih...

Kinerja Kemenkum Sulsel positif, PNBP naik 3,2 persen
Capaian Kanwil Kemenkum Sulsel sesuai on the track
Layanan AHU meningkat

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat sejumlah capaian kinerja strategis sepanjang 2025. Kinerja tiga divisi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Pembentukan dan Pembinaan Hukum, serta Kekayaan Intelektual (KI) menunjukkan peningkatan di berbagai sektor layanan.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal mengatakan kerja dan kinerja selama 2025 sudah tercapai salah satunya penerimaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Di AHU dan KI itu di tahun 2024 itu angkanya kurang lebih 12,2 miliar. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2025 ada kenaikan menjadi 12,6 miliar, itu ada kenaikan 3,2 persen," kata Andi Basmal kepada awak media saat acara refleksi kinerja akhir tahun sekaligus pemberian penghargaan atas dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Sulsel, Selasa (9/12/2025).

1. Capaian Kanwil Kemenkum Sulsel sesuai on the track

Suasana tamu undangan acara refleksi kinerja akhir tahun sekaligus pemberian penghargaan atas dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Sulsel, Selasa (9/12/2025). (Foto IDN Times / Darsil Yahya)

Atas capaian itu, Andi Basmal mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim kantor wilayah yang membidangi tentang KI dan AHU ini.

"Ada beberapa juga capaian yang kami Alhamdulillah juga sesuai on the track dan progres misalnya pemberian bantuan hukum juga semakin baik," ujarnya.

Khusus pemberian bantuan hukum, walaupun anggarannya hanya Rp3,8 miliar, kata Andi Basmal, itu juga dapat tersalurkan ke seluruh masyarakat yang membutuhkan.

"Dalam hal ini masyarakat miskin atau kelompok orang miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara di pengadilan, itu juga kami jangkau di seluruh kabupaten kota atau 24 kabupaten kota di Sulsel," jelasnya.

Dia menambahkan, termasuk capaian lain misalnya pendataran di KI, merek patent juga semua ada peningkatan di tahun-tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah hampir semua program di bidang AHU, KI, bantuan hukum, rencana peraturan juga naik meningkat di tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah semua tercapai dan bahkan melebi target yang telah kita tentukan," tandasnya.

Untuk target tahun depan, Andi Basmal tak ingin muluk-muluk, ia hanya ingin mempertahankan apa yang telah berhasil diraih pada 2025. Namun ia juga berharap tahun 2026 jauh lebih baik dari capaian sebelumnya.

"Untuk mencapai target tentu saja tidak mudah, apalagi namanya mempertahankan. Jadi kami punya niat atau semacam tekat bahwa kami akan pertahankan target ini untuk tahun 2026. Tentu saja kalau bisa kami titapkan lebih tinggi lagi, terutama terhadap pelayanan masyarakat," harapnya.

2. Layanan AHU: pendirian perseroan dan apostille meningkat

Pemberian penghargaan kepada daerah penyelesaian pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, Selasa (9/12/2025). (Foto IDN Times / Darsil Yahya)

Sepanjang 2025, Kanwil Kemenkum Sulsel mencatat 728 notaris aktif yang berada di bawah pengawasan 7 Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN). Layanan legalisasi dokumen internasional juga meningkat, dengan 1.319 sertifikat Apostille diterbitkan sepanjang tahun.

Pada layanan kewarganegaraan, terdapat 7 permohonan pewarganegaraan yang diproses. Sementara itu, pendirian badan usaha terus tumbuh dengan 1.883 pendirian Perseroan Perorangan di Sulawesi Selatan.

Untuk Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), terdapat 21 PPNS baru tahun 2025, sehingga jumlah kumulatif mencapai 155 orang. Selain itu, proses pengesahan 3.059 Koperasi Merah Putih dinyatakan rampung 100 persen.

3. Regulasi daerah: 1.039 produk hukum diharmonisasi

Dari sektor pembentukan dan pembinaan hukum, Kanwil Kemenkum Sulsel mencatat 1.039 produk hukum daerah telah melalui proses harmonisasi. Jumlah tersebut terdiri dari 191 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan 848 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada).

Selama 2025, tercatat 17 kegiatan konsultasi dan mediasi bersama DPRD dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, terdapat 41 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi di wilayah Sulsel.

Layanan bantuan hukum mencakup 864 perkara litigasi dan 186 non-litigasi. Sementara layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) telah hadir di 3.059 desa/kelurahan pada 24 kabupaten/kota. Kanwil juga menggelar 69 kegiatan penyuluhan hukum, dengan nilai realisasi bantuan hukum mencapai Rp 3,3 miliar.

4. Permohonan kekayaan imtelektual tumbuh gesit

Suasana acara refleksi kinerja akhir tahun sekaligus pemberian penghargaan atas dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Sulsel, Selasa (9/12/2025). (Foto IDN Times / Darsil Yahya)

Minat masyarakat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) menunjukkan tren positif. Hingga 2 Desember 2025, total permohonan KI mencapai 7.073 pengajuan, terdiri dari 1.318 merek, 130 paten, 30 desain industri, 9 indikasi geografis (IG) dan 15 KI Komunal.

Tren permohonan KI terus meningkat dari tahun ke tahun: 2023: 7.173 permohonan, 2024: 8.667 permohonan sedangkan 2025: 9.205 permohonan

Sejumlah produk unggulan Sulsel juga terdaftar sebagai indikasi geografis pada 2025, di antaranya Teun Suere Sengkang (Wajo), Teun Butta Sepuk Luwu (Luwu Utara), serta Cabai Kalokkon (Tana Toraja & Toraja Utara). Sulsel juga mencatat 28 Pusat Perbelanjaan Berbasis KI yang tersebar di berbagai daerah.