15 Eks Camat Pendukung Jokowi Dihukum, Pemkot: Bukan Keputusan Sepihak

Pemkot Makassar, kata Ridha, telah sesuai ketentuan dan disertai pertimbangan. Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah lebih dulu mengeluarkan rekomendasi serupa.

KASN menganggap para eks camat, selain melanggar netralitas, juga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN. Itu karena mereka dianggap memberikan keterangan yang tidak benar saat diperiksa.

"Pembebasan dari jabatan terhadap mereka merupakan opsi hukuman yang patut diberikan atau dijatuhkan kepada masing-masing yang bersangkutan," ucap Ridha.

kasus dukungan 15 pejabat diselidiki oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan. Namun kasus itu dihentikan karena disimpulkan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu merekomendasikan KASN untuk mengambil langkah lanjut.

Staf Khusus Pj Wali Kota menegaskan bahwa keputusan akhir soal sanksi berdasarkan rekomendasi Kemendagri dan KASN. Putusan ini tidak ada hubungannya dengan kesimpulan Bawaslu.

"Apabila ada penafsiran sejumlah pihak yang mengatakan bahwa keputusan Bawaslu merupakan akhir dari pemeriksaan terhadap kasus, itu adalah keliru," Ridha menerangkan.

Lebih lanjut, Ridha menjelaskan bahwa putusan Pj Wali Kota soal sanksi senada dengan kebijakan pengembalian jabatan di lingkup Pemkot beberapa waktu lalu. Kebijakan itu berdasarkan rekomendasi KASN dan Kemendagri yang bersifat final dan wajib dilaksanakan. Pemkot bakal mendapat sanksi jika mengingkarinya.

Bagi pihak yang tidak menerima putusan Pj Wali Kota, dipersilakan menempuh jalur hukum. "Berupaya mengambil atau menempuh langkah hukum, merupakan hak setiap warga negara."