11 Cakada di Sulut Tak Dilantik pada 6 Februari 2025, Termasuk Pilgub

27 Jan 2025, 20:04 WIB

Majelis Hakim saat membacakan permohonan gugatan PHP Sulawesi Utara, Senin (13/1/2025). Dok. YouTube Mahkamah Konstitusi

Intinya sih...

Komisi II DPR RI, Kementeri Dalam Negeri, dan penyelenggara Pemilu sepakat pelantikan kepala daerah terpilih 6 Februari 2025 di Sulawesi Utara.
Gugatan PHPU Pilgub Sulut oleh Elly-Hanny dicabut sehari sebelum penutupan pengajuan PHPU.
Pelantikan Yulius-Victor diperkirakan pada gelombang kedua, bersama 10 calon kepala daerah lainnya yang masih menunggu keputusan MK.

Manado, IDNTimes – Beberapa waktu lalu, Komisi II DPR RI, Kementeri Dalam Negeri, dan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), menyepakati bahwa pelantikan kepala daerah terpilih yang tak bersengketa akan berlangsung pada 6 Februari 2025. Di Sulawesi Utara, ada 5 kepala daerah yang akan dilantik pada tanggal tersebut.

Sedangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih, Yulius Selvanus-Victor Mailangkay, tak akan dilantik pada tanggal tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Divisi Hukum KPU Sulut, Meidy Tinangon.

“Karena Pilgub Sulut masuk kategori sengketa karena ada PHPU yang diregistrasi ke MK,” jelasnya, Senin (27/1/2025).

1.Elly-Hanny tarik gugatan MK

Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 2, Elly Lasut-Hanny Joost Pajouw. Dok. Istimewa

Awalnya gugatan PHPU diajukan oleh paslon nomor urut 2, Elly Engelbert Lasut-Hanny Joost Pajouw. Sehari sebelum penutupan pengajuan PHPU, mereka memutuskan menarik gugatan tersebut.

Namun, pernyataan resmi baru disampaikan oleh kuasa hukum Elly-Hanny, Denny Indrayana, pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi pada Senin (13/1/2025).

“Karenanya tetap harus menunggu putusan MK baru ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih,” tambah Meidy.

2.MK bacakan ketetapan pada pertengahan Februari 2025

(dok. Humas Mahkamah Konstitusi)

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara dalam PHP Gubernur, Bupati dan Wali Kota, MK harus mengonfirmasi berkas saat sidang pemeriksaan. Kemudian, MK akan menerbitkan ketetapan mengenai penarikan permohonan serta mengembalikan salinan berkas permohonan.

Lalu, berdasarkan Aasal 60 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) huruf b PMK 3/2024, MK menjatuhkan ketetapan pemohon menarik kembali permohonan. Kemudian berdasarkan Pasal 61 PMK 3/2024 putusan MK akan dibacakan (dismissal) pada sidang pleno terbuka untuk umum.

“Berdasarkan PMK 14/2024 tentang Tahapan, Jadwal dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan jadwal sidang pengucapan ketetapan ada pada rentang tanggal 11-13 Februari 2025.,” sambung Meidy.

3.Daftar kepala daerah yang bersengketa di MK

Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus-Victor Mailangkay, klaim kemenangan Pilkada 2024 hasil perhitungan cepat, Rabu (27/11/2024). IDNTimes/Istimewa

Pelantikan Yulius-Victor diperkirakan berlangsung pada gelombang kedua. Selain mereka, ada 10 calon kepala daerah di Sulut yang masih harus menunggu keputusan MK, yaitu: