Stasiun Bumi Satria-1 di Sulut Layani Wilayah Tanpa Jaringan Internet
Manado, IDNT imes – Presiden RI, Joko Widodo, meresmikan 1.000 BTS 4G BAKTI Kominfo dan operasional Stasiun Bumi Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1). Peresmian tersebut dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).
Menurut keterangan Kepala Divisi Satelit BAKTI Kementerian Kominfo, Sri Sanggrama Aradea, pihaknya telah membangun 11 stasiun bumi di seluruh Indonesia yang akan memancarkan gelombang telekomunikasi menggunakan Satelit Satria-1. Stasiun Bumi Satria-1 di Sulut sendiri berada di Desa Matungkas, Kabupaten Minahasa Utara.
“Itu berada di Cikarang, Tarakan, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Kupang, Ambon, Manokwari, Timika, Jayapura, dan Manado. Gateaway pusat kami ada di Cikarang sebagai kontrol satelit, dan semuanya sudah beroperasi,” jelas Aradea.
1.Fokus ke wilayah 3T
Satria-1 diharapkan menjadi solusi keterbatasan jaringan internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) khususnya di sektor pelayanan publik.
Satelit terbesar di Asia dank e-5 di dunia ini memiliki kapasitas 150 Gbps yang mampu menopang layanan internet di 37 ribu titik. “Per titiknya kami rencanakan bisa mendapat kurang lebih 4 Mbps,” tutur Aradea.
Satria-1 diklaim sebagai solusi tercepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Rencananya, Januari 2024 Kemenkominfo akan mengintegrasikan 5 ribu titik dengan Satria-1.
2.Stasiun bumi di Minut menjangkau hingga Kalimantan
Bupati Minut, Joune Ganda, mengklaim bahwa Stasiun Bumi Satria-1 di Minut akan melayani akses internet hingga ke Jawa Timur dan Kalimantan. Ia berharap stasiun bumi di Minut bisa menjadi jawaban atas keterbatasan jaringan internet yang masih dirasakan di sana.
Joune kembali menegaskan bahwa Satria difokuskan melayani akses internet di sektor pelayanan publik. Pemkab Minut sendiri sudah mengajukan sejumlah wilayah yang membutuhkan akses jaringan internet.
“Kami sudah mengajukan 24 sekolah, 2 puskesmas yang ada di kepulauan, serta 18 desa yang belum memiliki jaringan internet. Enam belas desa ada di kepulauan, dan 2 desa di darat,” jelas Joune.
3.Jokowi sempat singgung kasus korupsi BTS
Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak mudah lantaran wilayah yang berbentuk kepulauan. Selain itu, korupsi juga menjadi masalah yang menyebabkan pembangunan BTS sempak mandek.
“Karena biasanya kalau sudah ada masalah apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau nggak mangkrak, nggak bisa diteruskan,” tutur Jokowi.
Saat penanganan kasus korupsi BTS, Jokowi meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk mendampingi administrasi hukum dan prosedur agar proyek tetap bisa dilanjutkan tanpa mengesampingkan proses hukum yang berlangsung. Hal itu yang diklaim mempercepat pembangunan BTS mangkrak hanya dalam waktu 4 bulan.
